TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Mengenal proyek Giant Sea Wall yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah untuk menangai persoalan rob.
Di jawa Tengah, khususnya pantai utara, hal ini menjadi momok bagi warga.
Wilayah seperti Semarang, Demak, Pekalongan, Tegal, Brebes, sebagian Kendal, hingga Jepara menghadapi ancaman serius akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah mengungkap, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jateng bakal digarap sepanjang 274,7 kilometer (Km).
Rencana pembangunan tanggul raksasa tersebut merupakan terpanjang di Indonesia.
Meskipun belum mengetahui pengerjaan awal proyek tersebut, mereka mengaku sudah mengajukan sejumlah desain ke pemerintah pusat sejak tahun 2022 hingga 2026.
Baca juga: Proyek Giant Sea Wall Harus Libatkan Komunitas Pesisir
Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas PUPR Jateng, Andis Setiyo Septiyantok mengatakan, panjang tanggul laut raksasa yang dicanangkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sepanjang 535 Km meliputi provinsi Banten sepanjang 42,5 km, Jakarta 42,8 km, Jawa Barat 104 km.
Berikutnya Jawa Tengah 274,7 km lalu Jawa Timur 71,6 km.
"Jateng terpanjang proyek Giant Sea Wall, makanya daerah Jateng diprioritaskan," ungkapnya kepada Tribun, Senin (20/7/2026).
Andis mengaku, sejak BOPPJ dibentuk pada tahun 2025, pihaknya sudah berulang kali diajak melakukan koordinasi baik melalui survei lapangan, rapat koordinasi maupun kegiatan yang berkaitan dengan tanggul tersebut.
Pihaknya sudah menyodorkan seluruh kajian yang telah dilakukan oleh lembaganya termasuk desain tanggul yang dilakukan sejak 2022 hingga 2026 meliputi pesisir dari Rembang hingga Jepara.
Desain itu, rinci dia, berupa tanggul pantai dipadukan sistem kolam retensi dan perlengkapan pompa.
"Kami belum terkonfirmasi, apakah desain kami yang digunakan dalam proyek Giant Sea Wall atau BOPPJ memiliki desain baru tersendiri," ungkapnya.
Kendati begitu, Andis mendorong pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jateng harus memprioritaskan dua wilayah pesisir meliputi pesisir Semarang dan Pekalongan.
Pertimbangannya adalah daerah itu telah mengalami penurunan muka tanah yang masif, kenaikan muka air laut, dan kiriman banjir dari kawasan hulu ke hilir.
"Ya, dua daerah itu perlu prioritas, Pekalongan dan Semarang, karena permasalahan banjir rob, land subsidence, dan banjir dari hulu," paparnya.
Mengenai konsep tanggul, Andis mengungkapkan hasil koordinasi dengan BOPPJ yang merinci ada tiga konsep besar mencakup grey construction (beton), green construction (Mangrove) , perpaduan antara grey dan green construction atau hybrid construction.
Menurutnya, pembangunan tanggul tersebut di masing-masing segmen Kabupaten/kota di Jateng bakal berbeda. Perbedaan itu berdasarkan ciri khas kondisi masing-masing pesisir.
"Pembangunan tanggul pakai kontruksi apa sangat memperhatikan dengan kondisi kearifan lokal yang ada di sana dan pasti akan memperhatikan kebutuhan masyarakat di sana," ucapnya.
Apapun desain pembangunan tanggul, Andis menyebut, proses pembangunannya bakal mengimbangi konservasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Penanganan pesisir tak bisa dilepaskan dari kondisi hulu sungai. Ketika tanggul laut dibuat tetapi daerah hulunya diabaikan maka bakal mempercepat sedimentasi di wilayah pesisir.
Apalagi, tanggul laut raksasa nantinya bakal dipadukan dengan kolam retensi atau bendungan, artinya kondisi hulu nantinya akan menentukan kualitas air yang tertampung di bendungan tersebut.
"Kualitas air ini sangat penting agar bisa dimanfaatkan bagi masyarakat pesisir maupun industri yang ada di pesisir," jelasnya.
Menanggapi masyarakat pesisir terutama nelayan yang khawatir atas rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa, Andis menilai, proyek ini bakal memperhatikan masyarakat pesisir.
Proyek ini, kata dia, juga proyek dalam jangka waktu pendek melainkan jangka waktu panjang antara 15 tahun hingga 20 tahun.
"Proyek ini juga masih dalam tahap studi, prosesnya cukup panjang. Namun, masyarakat pesisir jangan khawatir, nanti pemerintah akan memperhatikan masyarakat pesisir terutama nelayan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah (Jateng) Yusmanto membenarkan, proyek Giant Sea Wall di Pantura Jateng bakal dibagi menjadi lima segmen meliputi segmen 9 (Brebes), segmen 10 (Tegal dan Pemalang), segmen 11 (Pekalongan dan Batang), segmen 12 (Kendal, Semarang & Demak), segmen 13 (Jepara, Pati, Rembang).
"Groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek tanggul laut raksasa di Jateng rencana Oktober 2026," kata Yusmanto kepada Tribun, Sabtu (19/7/2026).
Ia mengungkap, dalam proyek Giant Sea Wall, keterlibatan Pemprov Jateng hanya dalam ranah penyusunan DED (Detail Engineering Design) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sementara, pembangunan kontruksi berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Soal pendanan, nanti BOPPJ," ungkapnya.
Dalam proyek ini, Yusmanto mengusulkan tiga wilayah prioritas pembangunan tanggul laut raksasa meliputi Teluk Semarang, pesisir Pekalongan dan Tegal.
"Ya prioritas pembangunan tanggul raksasa, kalau dari kami yang harus segera dilakukan adalah di Teluk Semarang," katanya.
Menurut Yusmanto, isu pembangunan tanggul raksasa di Teluk Semarang bukanlah hal baru. Sebelumnya, rencana ini sudah diajukan sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, pemerintah pusat lebih memilih menangani terlebih dahulu di Teluk Jakarta. Karena, di Teluk Semarang saat itu belum ada pengajuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Melihat kondisi sekarang adanya Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), pembangunan tanggul di teluk Semarang semakin menjadi prioritas.
"Tol tanggul laut Semarang-Demak saat sudah jadi nanti pola arus laut akan berubah yang berdampak pada kerusakan pesisir yang akan bergeser ke timur atau ke arah Demak," ungkapnya.
Teluk Semarang merupakan kawasan pesisir mencakup pesisir Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Yusmanto menilai, daerah pesisir tersebut perlu menjadi prioritas karena telah mengalami kerusakan wilayah pesisir yang cukup siginifikan seperti hilangnya daerah dataran di antaranya di dukuh Timbulsoko dan Bedono, Demak.
Sebaliknya ke arah barat, ia menyebut, penanganan di wilayah itu akan lebih baik karena ada Kawasan Industri Kendal (KIK), dan lebih ke barat lagi ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.
"Ada kawasan industri tersebut sehingga daerah itu akan lebih dipertahankan," terangnya.
Yusmanto justru lebih khawatir kawasan pesisir Pekalongan meliputi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Batang dan Kendal. Ia menilai, pesisir Pekalongan menjadi kawasan paling parah terdampak abrasi akibat penurunan muka tanah yang mencapai 16 sentimeter pertahun. Angka itu juga hampir sama dengan Demak, sementara Semarang penurunan tanahnya mencapai 12 sentimeter pertahun.
"Wilayah Pekalongan meliputi Panjangan sampai tembus ke Wonokerto, rob sudah tinggi. Itu prioritas berikutnya ya," tuturnya.
Selanjutnya, prioritas pesisir di Jateng yang perlu segera dibangun tanggul adalah pesisir Tegal.
Pertimbangannya masih sama, daerah tersebut merupakan wilayah terdampak abrasi yang parah ditambah pertimbangan lainnya seperti kepadatan penduduk dan potensi ekonomi.
"Ya kawasan Megalopolis Pantura Jateng kan itu, Semarang Raya, Pekalongan dan Tegal," ungkapnya.
Disinggung soal kawasan Pantura Timur Jateng, Yusmanto hanya menyoroti kawasan pesisir Kabupaten Pati terutama di delta Kali Juwana yang telah alami sedimentasi parah. Sedimentasi di wilayah muara itu juga memperparah dampak kenaikan air rob.
"Persoalan di sana lebih ke sedimentasi (muara) Kali Juwana yang perlu dinormalisasi agar akses kapal dan perahu lancar sehingga denyut ekonomi juga jalan," katanya.
Menurut Yusmanto, prioritas pembangunan tanggul raksasa di tiga kawasan pesisir Jateng itu secara teknis metode pembangunan nantinya tidak akan sama.
Alasannya bisa diukur dari kondisi dasar tanah di dalam lautan, tingkat keparahan abrasi, dan aktivitas ekonomi di pesisir.
Dari kondisi dasar tanah di Teluk Semarang dengan kawasan pesisir Pantura Timur seperti Jepara saja berbeda. Teluk Semarang basis tanahnya bukan pasir melainkan lumpur sehingga perlu perlakuan khusus.
"Begitupun soal pembangunan tanggul raksasa perlu dibangun di Pekalongan dan Semarang karena di situ abrasi sudah sangat parah, sementara Tegal cukup dengan tanggul laut dan tidak perlu terlalu dalam," katanya.
Peneliti pada Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Supriadi Adhuri mendorong, proyek Giant Sea Wall khsususnya di Pantai Utara Jawa Tengah harus melibatkan komunitas pesisir baik dari masyarakat pesisir maupun para nelayannya.
Menurutnya, pelibatan komunitas lokal dalam proyek ini justru bakal memperingan tugas-tugas dari pemerintah.
Komunitas pesisir yang diajak berunding bisa diserap pengetahuan, praktik-praktik keseharian yang bisa diadopsi dalam desain-desain pembangunan Giant Sea Wall.
"Beban pemerintah bisa teringankan karena ada kontribusi komunitas yang bisa memitigasi
, mengatasi, dan mengadaptasikan proyek ini ke dalam konteks lokal," ucapnya.
Menurutnya, konteks lokal sangat perlu diserap oleh pemerintah dalam pembangunan Giant Sea Wall karena mereka sudah hidup lama di laut. Jadi, dengan pengalaman hidup yang panjang berinteraksi dengan laut tentunya bisa memberikan masukan ke dalam kontruksi yang tepat di daerah pesisir tersebut.
"Sehingga, persoalan-persoalan yang mungkin akan lahir dari konstruksi bisa dimitigasi dengan baik," jelasnya.
Dari hasil mendengarkan keluhan nelayan Pantura Jateng, sementara ini ia menilai, nelayan di Pantura Jateng yang telah mendapatkan berbagai kesulitan saat pengerjaan proyek tol Semarang-Demak yang disebut masuk sebagai proyek Giant Sea Wall.
Dampak ke nelayan dari proyek tersebut sudah terjadi saat proyek itu sedang berjalan. Artinya, belum jadi saja, hal itu sudah memberikan persoalan kepada nelayan.
"Sekarang aja misalnya dengan tol di pinggir laut (Tol Semarang-Demak) sudah banyak persoalan yang mereka hadapi sebagai efek negatifnya," tuturnya.
Padahal, lanjut Dedi, komunitas masyarakat pesisir selama ini telah mengalami kesulitan penghidupan karena menurunnya sumber daya ikan. Dari persoalan itu, mereka mencoba mengatasinya dengan menanam mangrove.
Sayangnya, mangrove yang ditanam warga justru dibabat demi berjalannya proyek (seluas 46 hektare).
"Kalau tanggul-tanggul itu tidak memperhatikan kondisi seperti itu, mangrove-mangrove yang sudah ditanam komunitas di tebang untuk keperluan infrastruktur maka itu bisa menimbulkan masalah-masalah baru karena roma ekosistem berubah dan kita tahu mangrove itu adalah ekosistem yang paling penting untuk mempertahankan kesuburan perairan," tambahnya.
Ada dua skema pembiayaan meliputi skema Pemerintah dan Badan Usaha.
Skema pertama, pembiayaan dari pemerintah (Infrastruktur Perlindungan Dasar) meliputi Pendanaan APBN/APBD dan pinjaman Pemerintah. Adapula skema turnkey atau proyek putar kunci, yakni metode pengadaan di mana satu kontraktor bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus proyek—mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga siap beroperasi.
Skema kedua, melalui Badan Usaha mencakup, Skema KPBU (Availability Payment & User Pay) serta skema investasi atau konsensi.
Potensi investor dan konsultan proyek ini berasal dari Cina, Korea Selatan, Belanda, Jepang, Belgia dan Arab Saudi. (Iwn)
