BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 Miliar hingga Rp 3 Miliar untuk melaksanakan pilot project pengukuran ulang sejumlah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit.

Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memverifikasi luas lahan yang dikuasai perusahaan kelapa sawit. Sekaligus menjadi dasar menciptakan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa lahan dan kepercayaan investor.

Edi mengatakan program pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit secara bertahap sangat penting untuk memastikan batas HGU yang dimiliki perusahaan, benar-benar sesuai dengan data dan kondisi di lapangan. 

"Ini bukan untuk mencari kesalahan siapapun. Justru ini adalah upaya memperbaiki tata kelola pertanahan agar kedepan tidak menimbulkan persoalan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah," kata Edi Nasapta, Sabtu (25/7/2026).

Sebagai tahap awal, Edi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2 Miliar hingga Rp 3 Miliar sebagai pilot project untuk melakukan pengukuran ulang terhadap beberapa HGU yang dipilih sebagai sampel.

"Dari hasil program awal tersebut, pemerintah nantinya dapat memperoleh gambaran kondisi di lapangan. Sekaligus menyusun langkah lanjutan apabila diperlukan pengukuran ulang secara lebih luas di seluruh Bangka Belitung," kata politisi NasDem ini.

Edi meyakini program ini akan menjadi investasi yang baik bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa lahan. Meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi masyarakat maupun perusahaan.

"Kami berharap gagasan ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dengan anggaran yang relatif kecil pada tahap awal, kita sudah bisa memulai langkah perbaikan yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang," terangnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)