Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Niko Laus Marung

TRIBUN-PAPUA.COM, KEEROM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom, Papua, menegaskan komitmen mendukung Program Strategis Nasional dangan menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Distrik Arso.

Bupati Keerom, Piter Gusbager menilai Sekolah Rakyat sebagai program yang sangat baik sehingga harus didukung.

Piter memastikan Sekolah Rakyat akan segera dibangun pada tahun 2027 dan menegaskan tak boleh ada pihak yang menghambat atau sengaja menghalangi.

Hal itu disampaikan Piter saat memantau langsung lahan yang akan dibangun Sekolah Rakyat bersama jajaran Pemkab Keerom dan Kepala Balai Regional VI Kementerian Sosial, John Mampioper.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Keerom Terjun Bebas, Cabai Anjlok dari Rp250 Ribu ke Rp50 Ribu

"Saya pastikan tidak boleh ada yang coba-coba menghalangi pembangunan Sekolah Rakyat di Keerom," katanya kepada Tribun-Papua.com di Kampung Yuwanain, Jumat (24/7/2026)

Ia juga mengatakan telah memerintahkan Plt. Sekda Keerom dan Kepala Bappeda Keerom untuk membangun kordinasi yang yang intens guna  memastikan administrasi segera rampung sehingga bisa masuk di anggaran perubahan.

"Kami memastikan agar lahan 10 hektar ini clear and clean agar di angaran perubahan nanti Pemkab Keerom mulai dengan land clearing," ungkapnya.

Piter juga mengungkapkan bahwa dinas terkait akan segera melakukan pematokan lahan pada Senin (27/7/2026).

Ia berharap, setelah proses administrasi lahan tuntas, Pemerintah Kabupaten Keerom dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada tahun 2027.

Sementara itu, John Mampioper menjelaskan Sekolah Rakyat harus didukung oleh kepala derah dalam rangka mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia termasuk Kabupaten Keerom sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Baca juga: Banyak Eks Pejabat Keerom Kuasai Mobil Dinas Secara Ilegal, Pemkab Mulai Tertibkan Aset Daerah

"Keerom merupakan daerah yang berada di batas negara, sehingga Sekolah Rakyat ini memiliki nilai strategis dalam rangka pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

John juga membeberkan bahwa lahan seluas 10 hektar tersebut nantinya akan dibangun Sekolah Rakyat terintegrasi mulai dari SD, SMP, SMA, Asrama, Rumah Guru, dan fasilitas pendukung lainnya seperti Lab Bahasa, Lab Kimia, Lab Biologi, Klinik dan fasilitas olahraga.

Pembangunan Sekolah Rakyat akan melalui beberapa tahapan meliputi pengecekan lahan, penyelesaian sertifikat, serta penyerahan proposal kesiapan Pemerintah Kabupaten Keerom kepada Kementerian Sosial pada akhir Agustus sebagai syarat untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Kita berharap lahan 10 hektar ini sudah clear and clean sehingga tidak ada lagi gugat-menggugat agar proses pembangunan berjalan aman," ujarnya.

Untuk sumber pendanaan, Pemkab Keerom bertanggung jawab menyiapkan lahan dan melakukan land clearing, sedangkan seluruh proses pembangunan hingga selesai nantinya akan dibiayai oleh Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum. (*)