Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda
TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA — Kehadiran sejumlah pejabat tinggi TNI dalam kegiatan karya bakti skala besar Kodam XVII/Cenderawasih di Kabupaten Lanny Jaya, serta rencana kedatangan konten kreator Bobon Santoso di wilayah Papua Pegunungan, menuai kritik keras dari gabungan organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Sorotan tersebut datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Wamena, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Jayawijaya, hingga Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat.
KNPB Balim Barat menilai kegiatan karya bakti TNI di Lanny Jaya berpotensi mengaburkan berbagai persoalan mendasar di Papua, mulai dari isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hingga eskalasi konflik bersenjata.
Berdasarkan pemantauan KNPB, usai pembukaan di Halaman Kantor Bupati Lanny Jaya, Jumat (24/7/2026), rombongan TNI dan Pemda setempat meninjau Kampung Wulume untuk membedah fasilitas umum seperti perbaikan saluran air, pembangunan jembatan, renovasi rumah warga, hingga penyediaan air bersih.
Baca juga: Mahasiswa Papua Pegunungan Tolak Kehadiran Bobon Santoso: Papua Butuh Solusi, Bukan Bantuan Sesaat!
Namun, Ketua KNPB Balim Barat, Demin Tabuni, mengkritik keras pendekatan tersebut.
Ia menegaskan pembangunan fisik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan kemanusiaan yang jauh lebih mendasar.
"Datang bunuh rakyat sipil tapi mau menyamar sebagai pahlawan, ini sesungguhnya kolonialisme," tegas Demin Tabuni dalam keterangannya di Wamena, Jumat (24/7/2026).
Soroti Rencana Konten 'Kuali Merah Putih' Bobon Santoso
Selain mengkritisi aksi bakti TNI, gabungan elemen ini juga menyoroti rencana pembuat konten (content creator) Bobon Santoso yang hendak menggelar aksi masak besar bertajuk 'Kuali Merah Putih' atau pesta makan babi di Papua Pegunungan.
KNPB menilai aksi tersebut sama sekali tidak menyentuh akar masalah rakyat Papua dan hanya memposisikan masyarakat lokal sebagai objek konten di media sosial.
Sikap senada dilontarkan Ketua DPC GMNI Jayawijaya, Ignasius R. Pekey.
Ia menegaskan, Papua Pegunungan dianugerahi tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam, sehingga warga lokal tidak membutuhkan atraksi gimik pangan yang terkesan 'menyepelekan' kondisi warga.
"Kami yang hidup di atas tanah Papua tidak pernah mati kelaparan. Papua memiliki tanah yang subur dan hasil alam yang mampu menghidupi masyarakatnya," cetus Ignasius.
GMNI juga mempertanyakan motivasi utama di balik agenda masak besar tersebut, apalagi jika dalam pelaksanaannya mengikutsertakan pengawalan aparat keamanan bersenjata secara ketat.
GMNI mengidentifikasi beberapa kemungkinan di balik agenda tersebut, mulai dari sekadar mengejar engagement konten, pembentukan citra (gimmick), hingga penarikan perhatian publik semata.
"Kami menghormati niat baik siapa pun yang datang ke Papua, tetapi yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kegiatan seremonial. Masih ada persoalan besar yang harus diselesaikan," ujar Ignasius.
Baca juga: Evakuasi Jenazah Korban OPM di Yahukimo Diwarnai Kontak Tembak, Korban Pasutri Orang Asli Papua
Deretan Isu Mendasar yang Mestinya Diprioritaskan
GMNI merinci sejumlah persoalan nyata dan krusial yang seharusnya menjadi fokus perhatian semua pihak di Papua saat ini, di antaranya:
Senada dengan GMNI, GMKI Cabang Wamena secara tegas melarang eksploitasi masyarakat Papua demi kepentingan konten digital.
GMKI menuntut agar setiap program luar yang masuk ke tanah Papua wajib mendatangkan kemanfaatan riil serta menjunjung tinggi nilai adat, budaya, dan martabat masyarakat setempat.
"Kami menolak kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Papua Pegunungan. Papua bukan tanah kosong, Papua adalah tanah leluhur yang memiliki masyarakat, budaya, dan martabat yang harus dihormati," tegas perwakilan mahasiswa.
Di akhir keterangannya, KNPB Balim Barat menyatakan komitmennya untuk terus mengawal konsolidasi aksi nasional bertajuk "Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan".
Agenda aksi massa tersebut rencananya bakal digelar pada 3 Agustus dan 15 Agustus 2026 mendatang sebagai bentuk penolakan atas seluruh bentuk operasi militer di Tanah Papua. (*)
