TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Suasana menjelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia. 

Dinamika pembahasan mengenai calon Ketua Umum PBNU periode berikutnya juga ikut menjadi perhatian warga Nahdliyin, termasuk di Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Sejumlah tokoh besar Nahdlatul Ulama mulai diperbincangkan sebagai kandidat kuat untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.  

Nama-nama yang muncul berasal dari berbagai latar belakang kepemimpinan di lingkungan NU maupun pemerintahan. 

Di antara nama yang banyak disebut adalah KH Yahya Cholil Staquf yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus petahana.  

Selain itu ada KH Abdul Hakim Mahfudz yang kini memimpin PWNU Jawa Timur. 

Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal.  

Kemudian ada Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan yang kini dipercaya sebagai Menteri Haji dan Umrah RI. 

Tokoh ulama senior Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, juga masuk dalam daftar figur yang diperbincangkan.

Mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu dinilai memiliki pengalaman panjang dalam membina organisasi dan masyarakat. 

Meski perbincangan mengenai calon Ketua Umum PBNU semakin hangat, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kepulauan Anambas belum menentukan arah dukungan kepada salah satu kandidat. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Caretaker PCNU Kabupaten Kepulauan Anambas, Rudi Hartono, saat ditemui TribunBatam.id, Sabtu (25/7/2026). 

Menurut Rudi, saat ini fokus utama PCNU Anambas bukan membahas dukungan kepada calon ketua umum, melainkan menyelesaikan pembentukan kepengurusan definitif yang masa baktinya telah berakhir pada Februari 2026. 

"Kami sendiri belum bisa menentukan, karena waktunya juga masih cukup panjang. Saat ini kami sedang mengejar kepengurusan definitif terlebih dahulu, sebab masa kepengurusan NU Anambas telah berakhir pada Februari kemarin," kata Rudi. 

Ia menjelaskan, kepengurusan yang definitif menjadi syarat penting agar PCNU Anambas dapat memperoleh hak suara dalam Muktamar PBNU mendatang. 

"Yang memiliki hak suara adalah kepengurusan yang sudah definitif. Kalau masih berstatus caretaker, berdasarkan aturan sebelumnya belum memiliki hak suara," ujar Rudi. 

Saat ini, kata Rudi, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kepulauan Riau serta PBNU terkait persiapan pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Melalui Konfercab tersebut diharapkan terbentuk kepengurusan baru yang sah sehingga seluruh hak organisasi, termasuk hak memilih dalam Muktamar PBNU, dapat diperoleh. 

Rudi menegaskan, sebelum kepengurusan definitif terbentuk, pihaknya belum ingin berbicara lebih jauh mengenai dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum PBNU. 

"Kami ingin fokus menyelesaikan kepengurusan terlebih dahulu. Setelah semuanya definitif dan memiliki hak suara, barulah kami mengikuti seluruh tahapan yang berkaitan dengan Muktamar," jelasnya. 

Meski belum menentukan pilihan, Rudi menilai seluruh tokoh yang saat ini disebut sebagai calon Ketua Umum PBNU merupakan kader terbaik Nahdlatul Ulama yang memiliki kapasitas dan pengalaman masing-masing. 

"Semua bakal calon adalah tokoh-tokoh terbaik NU. Masing-masing memiliki rekam jejak, pengalaman, serta kemampuan memimpin organisasi. Saya yakin siapa pun yang nantinya terpilih akan berupaya membawa NU semakin maju, menjaga persatuan warga Nahdliyin, memperkuat dakwah Islam yang moderat, serta terus memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara," tutup Rudi. (TRIBUNBATAM.id/Ihsan Imaduddin)