TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara terus mendorong percepatan pembangunan kawasan pangan terintegrasi sebagai upaya perkuat Ketahanan Pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sektor pertanian.

Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, pembangunan kawasan pangan terpadu merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendukung program nasional menuju kedaulatan pangan.

Tentunya pengembangan kawasan pangan harus dilakukan secara terintegrasi agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kita akan mendorong akselerasi bagaimana kita melakukan penguatan ketahanan pangan melalui yang namanya pembangunan kawasan pangan yang terintegrasi di Kabupaten Bulungan," ujar Syarwani kepada TribunKaltara.com, Sabtu (25/7/2026).

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Tana Tidung dan Forkopimda Turun ke Sawah Tanam Padi Serentak

Ia mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan di daerah.

"Yang tentu itu adalah sejalan dengan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dalam menuju kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan," katanya.

Lebih lanjut, Syarwani menegaskan bahwa konsep Ketahanan Pangan tidak hanya berbicara mengenai produksi padi, melainkan seluruh potensi komoditas pangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pengembangan sektor pangan harus dilakukan secara menyeluruh sesuai potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

"Kita berbicara pangan tentu tidak hanya berbicara tentang padi, tetapi juga tentang berbagai aspek yang bisa berguna dan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan kita," lanjutnya.

Ia pun mengajak seluruh kepala desa agar menyusun program ketahanan pangan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki desa masing-masing sehingga hasilnya dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

Baca juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Empat Kawasan Persawahan di Tana Tidung Bakal Dibangun Irigasi

Menurutnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa sudah seharusnya disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu berkembang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat.

"Tentu saya ingin mengajak khususnya kepada kepala desa dalam mengelola kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di desa harus sesuai dengan potensi desa," ajaknya.

Syarwani menilai, paradigma pengelolaan pangan juga perlu diubah. Desa tidak lagi hanya berorientasi memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual.

"Kita harus sudah berorientasi tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan kita sendiri masing-masing di setiap rumah tangga misalnya, tetapi juga kita arahkan orientasi pengelolaan pangan yang ada di desa-desa di Bulungan," tuturnya.

Ia menambahkan, sektor pangan harus menjadi salah satu penggerak ekonomi desa dengan memasukkan unsur nilai tambah dalam setiap hasil produksi yang dihasilkan masyarakat.

"Paling tidak sudah ada unsur ekonomi yang harus kita masukkan di dalamnya," ucapnya.

Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masyarakat tidak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan hasil produksi.

"Sehingga berapa pun luasan capaian panen kita di Kabupaten Bulungan di setiap desa itu bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan beras di setiap rumah tangga, tapi paling tidak beras yang kita hasilkan itu bisa kita tukar dengan nilai uang dalam rangka memenuhi kebutuhan kita yang lainnya," jelasnya.

Syarwani menegaskan, semangat membangun kawasan pangan harus diarahkan tidak hanya untuk menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui usaha-usaha produktif.

"Sehingga semangat ini harus kita bangun. Jadi orientasi paradigma kita membangun kawasan pangan di Kabupaten Bulungan tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Bulungan, tapi di sisi lain kebutuhan ini juga harus memberikan manfaat secara ekonomi," tegasnya.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola potensi pangan secara profesional.

"Dan tidak salah kita melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berskala ekonomi di setiap desa, apalagi kita hari ini sudah diwadahi dan dipayungi dengan yang namanya badan-badan usaha milik desa yang bisa menjadi wadah untuk kita mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di sana," pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti