TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Ikatan Alumni Jawa Timur (IKALJATIM) se-Tanah Papua didorong mengambil peran yang lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Besar (Mubes) II IKALJATIM se-Tanah Papua di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (24/7/2026).

Baca juga: Paulus Waterpauw Ajak Warga IKALJATIM Perkuat Persaudaraan dan Semangat Berbagi di Tanah Papua

Dalam paparannya, Velix mengatakan IKALJATIM memiliki sumber daya manusia yang tersebar di berbagai sektor strategis, mulai dari birokrasi, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. 

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan di Tanah Papua.

"Komite Eksekutif Papua bersama Bapak Paulus Waterpauw sepakat bahwa IKALJATIM menjadi mitra strategis Komite Eksekutif Papua dalam menggerakkan berbagai program pembangunan di Tanah Papua," ujar Velix.

Baca juga: Mubes II IKALJATIM se-Tanah Papua di Sorong, Perkuat Persaudaraan dan Komitmen Bangun Papua

Ia menjelaskan, hasil Mubes II IKALJATIM akan ditindaklanjuti bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua melalui berbagai program konkret.

"Kami menunggu delegasi IKALJATIM ke Jakarta untuk menyampaikan hasil Mubes ini. Setelah itu, akan kami tindak lanjuti dengan program-program yang memiliki quick wins hingga akhir tahun," katanya.

Velix mengungkapkan, Undang-Undang Otsus Papua Jilid II telah menetapkan arah pembangunan Papua hingga 2041 dengan indikator yang terukur, meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang memuat 19 agenda prioritas pembangunan.

Menurutnya, Papua Barat Daya memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), di antaranya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan pembangunan kawasan pusat pemerintahan daerah otonom baru.

Velix menegaskan, pemerintah daerah masih memiliki peluang mengusulkan PSN baru sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Ke depan, gubernur maupun bupati dan wali kota sangat dimungkinkan mengusulkan PSN baru sesuai potensi dan kebutuhan daerah," ujarnya.

Baca juga: Diborong Tim Jayapura dan Ikaljatim, Berikut Daftar Juara Kejurda Voli Pantai Papua Barat 2023

Dalam kesempatan itu, Velix juga memaparkan sejumlah peran yang dapat dijalankan IKALJATIM untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. 

Peran tersebut meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui program mentoring, beasiswa, magang, dan riset; penguatan investasi serta hilirisasi UMKM; pembangunan pusat inovasi dan teknologi; hingga memperluas jejaring bisnis antara Papua dan Jawa Timur.

Ia juga mendorong IKALJATIM berperan sebagai penghubung diplomasi kawasan Pasifik dengan menjadikan Sorong sebagai salah satu gerbang ekonomi Indonesia di kawasan tersebut.

"Bicara Papua ke depan bukan lagi bicara ketertinggalan, tetapi bagaimana Papua menjadi masa depan Indonesia di kawasan Pasifik," tegasnya.

Di sektor lingkungan, Velix menilai perdagangan karbon (carbon trading) dan pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Ia bahkan mengemukakan gagasan agar Papua Barat Daya berkembang menjadi pusat inovasi dan teknologi layaknya Silicon Valley dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal.

Namun demikian, Velix mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya diukur dari aspek ekonomi maupun legalitas proyek. 

Menurutnya, pembangunan juga harus memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

"Keberhasilan Proyek Strategis Nasional tidak bisa hanya diukur dari rumus ekonomi atau dasar hukumnya. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat menerima dan merasa menjadi bagian dari pembangunan tersebut," ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan Papua harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

"Pembangunan harus partisipatif, manusiawi, menghargai martabat masyarakat adat, serta menjaga lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang," pungkasnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)