TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Ekspose Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang digelar DPRD Sulawesi Barat, Kamis (23/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sulbar itu dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, hadir didampingi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Muh. Saleh.
Baca juga: Bapenda Sulbar Soroti Realisasi Pajak Air Permukaan PDAM Tirta Manakarra tidak Optimal
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Forum itu membahas arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, serta plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Bapenda memberikan masukan terkait arah kebijakan pendapatan daerah.
Masukan tersebut meliputi pemetaan potensi penerimaan daerah, evaluasi capaian pendapatan, serta strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah itu diharapkan menghasilkan target pendapatan yang realistis, terukur, dan mampu mendukung pembiayaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Bapenda Sulbar, Abd. Wahab Hasan Sulur, mengatakan perencanaan pendapatan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
"Penyusunan KUA dan PPAS harus didukung dengan perencanaan pendapatan yang berbasis data, potensi riil, dan proyeksi yang terukur. Dengan demikian, target pendapatan yang ditetapkan tidak hanya realistis untuk dicapai, tetapi juga mampu menopang pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah," ujar Abd. Wahab.
Ia menambahkan, Bapenda akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan fiskal yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, mengatakan penyusunan target pendapatan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, potensi daerah, dan efektivitas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun anggaran mendatang.
"Melalui forum ini, Bapenda berupaya memastikan setiap target pendapatan disusun berdasarkan analisis yang komprehensif dan didukung strategi yang tepat. Perencanaan yang berkualitas akan menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Saleh.
Rapat ekspose tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara TAPD dan DPRD Sulawesi Barat dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil.
Melalui keikutsertaannya dalam rapat tersebut, Bapenda Sulbar menegaskan komitmennya mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sehat melalui optimalisasi pendapatan, penguatan perencanaan fiskal, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel serta mendorong kemandirian fiskal daerah demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
