Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan ultimatum keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang nekat mengabaikan standar keamanan pangan, mutu gizi, hingga kebersihan. Ia menegaskan tak segan-segan menghentikan operasional SPPG yang enggan membenahi kinerjanya.
Sudaryono menjelaskan SPPG yang dinilai kurang memenuhi standar, bakal dibina dan dievaluasi terlebih dahulu. Tetapi, jika tidak ada iktikad baik untuk perbaikan, tindakan tegas berupa penutupan akan langsung diambil.
"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik," tegas Sudaryono dalam keterangan resminya, Jumat (24/7/2026).
"Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," sambungnya.
Langkah pengetatan ini dilakukan demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sudaryono, BGN siap menerapkan prinsip pembinaan yang dibarengi dengan penegakan disiplin di lapangan.
"Mungkin kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya nggak disiplin, SPPG-nya atau petugasnya nggak disiplin, petugasnya nggak bagus ya kita mesti hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," kata Sudaryono.
Sidak Acak dan Tantangan Variasi Menu
Untuk memantau kondisi nyata di lapangan, BGN secara rutin menggelar inspeksi mendadak atau sidak secara acak tanpa pemberitahuan. Berdasarkan pemantauan di sejumlah titik, seperti SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundil 5, mayoritas fasilitas sudah menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis.
Meski demikian, Sudaryono mengingatkan bahwa tantangan utama bagi SPPG yang sudah tertib Standard Operating Procedure (SOP) adalah konsistensi, serta kreativitas menu.
"Tantangan terbesar bagi SPPG yang telah menerapkan SOP adalah menjaga kualitas dan variasi menu agar penerima manfaat tidak merasa bosan," jelas dia.
Sudaryono juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan media untuk ikut mengawasi jalannya program ini. Menurutnya, masukan dan aduan publik sangat krusial untuk menjaga mutu pelayanan gizinya tetap optimal.
