TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah berharap munculnya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mematikan badan usaha milik desa (BUMDes). Sebaliknya, dua entitas usaha di wilayah desa tersebut bisa saling melengkapi.
Kepala Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Nadi Santoso menyebut, kehadiran KDMP didorong agar tidak tumpang tindih dengan Bumdes. Dua entitas usaha di desa tersebut seharusnya bisa saling mengisi. Ia merinci, praktik saling memperkuat itu bisa dengan skema koperasi menjadi grosir lalu Bumdes yang menyuplai kebutuhan dari koperasi tersebut.
"Kami berharap tidak terjadi tumpang tindih. Harapannya, mereka bisa bersinergi, bisa saling memperkuat,", ujar Nadi, Sabtu (25/7/2026).
Nadi menilai, penguatan dua Bumdes dan KDMP perlu dilakukan karena keduanya merupakan sama-sama kekuatan ekonomi di desa. Namun, di sisi lain, ia juga mengungkap, warung-warung di desa juga tidak ikut lumpuh akibat aktivitas usaha Kopdes.
"Bukan hanya Bumdes, warung-warung lainnya jangan sampai (tidak laku). Ya, memang itu menjadi PR bagaimana untuk mensinergikan itu semua," bebernya.
Jumlah Bumdes Disalip KDMP
Bersumber dari data Dispermadesdukcapil Jawa Tengah,jumlah Bumdes di Jateng mencapai
7.592 unit pada tahun 2024. Jumlah itu meningkat menjadi 7.748 pada tahun 2025.
Dari angka itu, sebanyak 6.696 Bumdes telah berbadan hukum. Sebaliknya, ada sekitar 1.052 Bumdes yang belum berbadan hukum. Jumlah total desa di Jateng sendiri mencapai 7.810 desa, artinya ada sebanyak 63 desa yang belum memiliki Bumdes.
Program Bumdes sendiri telah dicanangkan pada tahun 2004, lalu diperkuat kembali pada tahun 2014, tetapi program tersebut kalah dengan Kopdes Merah Putih yang jumlahnya langsung menyalip. Merujuk data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), jumlah gerai koperasi desa di Jateng ada sebanyak 8.524 gerai dengan progres pembangunan gerai mencapai 91 persen.
Nadi mengatakan, sebanyak 63 desa belum memiliki Bumdes karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Warga desa enggan menjadi pengurus Bumdes karena secara penghasilan lebih menarik bekerja di luar Bumdes.
"Masyarakat desa kalau jadi pengurus ini enggak mau. Mungkin lebih menjanjikan kerja keluar karena ketika jadi pengurusnya juga di situ kan butuh gaji dan lain sebagainya," jelasnya.
Padahal, lanjut Nadi, Bumdes memiliki peran krusial dalam menggenjot pendapatan asli desa (PAD). Ia mencontohkan hal itu sudah terjadi di Bumdes Ponggok dan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang mengandalkan pusat wisata mata air (umbul) populer berupa Umbul Ponggok dan Umbul Manten. "Kalau Bumdes jalan, desa tentu bisa menggunakan pendapatan itu untuk membangun desa dan tidak terlalu mengandalkan kucuran dana dari pusat maupun provinsi," ujarnya. (Iwn)
