TRIBUNNEWS.COM – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan peringatan kepada warga di negara-negara Timur Tengah yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat agar menjaga jarak sedikitnya 500 meter dari fasilitas tersebut demi alasan keselamatan, Jumat (24/7/2026).
Langkah itu memicu spekulasi bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan yang lebih besar terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.
Peneliti Senior Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menilai kemungkinan eskalasi tersebut terbuka mengingat sejumlah pernyataan terbaru dari para pejabat Iran menunjukkan perubahan sikap yang semakin agresif.
Menurutnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menyatakan bahwa negaranya kini berada dalam "pertempuran total" melawan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran, Mohsen Rezaee juga menyebut Iran siap melancarkan full-scale offensive war.
"Mereka (Iran) tidak hanya akan menyerang secara retaliasi saja terhadap serangan-serangan Amerika Serikat, tetapi mereka juga akan melakukan serangan-serangan offensif di luar ya serangan retaliasi tersebut yang berarti Iran akan bertindak secara mandiri," kata Aisha dalam wawancara KOMPASTV yang ditayangkan Sabtu (25/7/2026).
Aisha menjelaskan, selama ini Iran masih mampu menahan diri sejak konflik kembali memanas.
Namun, dinamika politik di dalam negeri, terutama menguatnya kelompok konservatif, dinilai mendorong munculnya tuntutan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih keras terhadap Amerika Serikat.
Meski demikian, ia berharap peluang negosiasi masih tetap terbuka meskipun kesepakatan sebelumnya telah berakhir.
"Tetapi tentu saja kita bisa berharap bahwa meskipun secara operasional perjanjian yang kemudian ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin itu sudah tidak berlaku lagi, tetapi kemudian ide untuk melanjutkan negosiasinya itu tetap ada di antara kedua negara."
Baca juga: Ancaman Trump terhadap Iran Kali Ini Dinilai Serius, Didukung Anggaran Besar
Sementara itu, dosen Departemen Hubungan Internasional Fisip Unair Mohammad Ayub Mirdad, menilai ancaman Iran juga merupakan bagian dari perang narasi.
Menurutnya, selama ini Iran memang kerap mengeluarkan ancaman, tetapi respons militernya lebih banyak dilakukan sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat.
"Iran sering mengancam akan melakukan serangan besar. Tapi selama ini ketika ada serangan dari AS, Iran membalas, selain itu tetap diam," kata Ayub.
Sementara itu, jika negara-negara sekutu AS di kawasan negara Teluk seperti Kuwait, Bahrain, UAI, Qatar dan juga Arab Saudi merasa menjadi korban target dari Iran, Ayub berpendapat bahwa kali ini pasti akan ada respon dari negara-negara tersebut, khususnya dari Arab Saudi yang saat ini sedang berperang dengan Houthi, salah satu proksi Iran.
"Saya yakin pasti setiap negara juga punya hak untuk membela atas kedaulatannya. Karena selama ini ketika ada banyak serangan dari Iran, mereka diam."
Namun, Ayub memperingatkan bahwa negara-negara itu, kecuali Arab Saudi, tidak terlalu kuat melawan Iran.
Ayub menilai sebagian besar negara Teluk tetap berhati-hati karena kekuatan militer Iran, terutama kemampuan rudal balistiknya, jauh lebih besar dibandingkan sebagian negara di kawasan.
Aisha juga menilai hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengalami perubahan.
Menurutnya, kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai terlalu transaksional membuat sejumlah negara Teluk mulai mengambil posisi yang lebih independen.
"Saya kira sekarang Washington ini berada di dalam posisi yang tidak dipercaya oleh negara-negara GCC," ujarnya.
Ia menjelaskan, negara-negara Teluk mulai menerapkan strategi hedging, yakni menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar tanpa sepenuhnya bergantung kepada Amerika Serikat.
Menurut Aisha, Arab Saudi sejak awal konflik juga berupaya agar negara-negara GCC tidak ikut menjadi pihak yang terlibat langsung dalam peperangan.
Baca juga: Alasan Trump Batal Pakai Air Force One Pemberian Qatar Terbongkar, Proksi Iran Jadi Sorotannya
Ayub menilai belum tentu seluruh kelompok proksi Iran akan langsung masuk ke medan perang apabila konflik kembali membesar.
Menurutnya, keterlibatan Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, maupun kelompok bersenjata lain tetap bergantung pada strategi yang disusun Iran.
Ia mengatakan Iran kemungkinan akan berupaya memperluas fokus lawan dengan membuka tekanan di kawasan Laut Merah melalui Houthi.
Jika gangguan terhadap jalur pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb terus berlangsung, dampaknya akan dirasakan ekonomi global dan memicu keterlibatan lebih banyak negara.
Mengenai posisi Israel, Aisha menilai pemerintah Benjamin Netanyahu memiliki kepentingan politik dalam negeri yang membuat konflik sulit mereda.
Menurutnya, menjelang pemilu, Netanyahu membutuhkan narasi kemenangan militer untuk mempertahankan dukungan pemilih sayap kanan.
"Sebentar lagi Israel ini akan menghadapi pemilu di Oktober 2026 ini di mana kemudian Benjamin Netanyahu ini menjadikan perang di Timur Tengah sebagai alat jualan politik ke pemilihnya yang di antaranya itu adalah masyarakat yang rata-rata sayap kanan ekstrem di Israel."
Ia juga menilai Israel lebih berkepentingan mempertahankan tekanan terhadap Iran dibandingkan memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangganya.
"Yang kita lihat, Israel berusaha membuat Amerika Serikat terus melanjutkan peperangan melalui berbagai provokasi di Lebanon Selatan," katanya.
"Makanya kenapa Israel sulit sekali untuk kemudian mundur dari Lebanon Selatan meskipun Amerika Serikat sudah berkali-kali meminta Israel untuk mundur sebagai prasyarat dari MoU yang ditandatangani Juni kemarin."
Baca juga: Iran Akui Pos Komando Angkatan Laut IRGC Kena Hantam Rudal AS, Teheran Tolak Gencatan Senjata
Sementara itu, Ayub menilai peluang China maupun Rusia terlibat langsung dalam perang tetap kecil meski keduanya dikenal memiliki hubungan dekat dengan Iran.
Menurutnya, Rusia masih disibukkan perang di Ukraina, sedangkan China memiliki strategi untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer.
"Apakah mereka terlibat dalam perang? Menurut saya tidak."
Ia menambahkan, baik China maupun Rusia lebih berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi global karena konflik berkepanjangan juga akan merugikan kepentingan mereka sendiri.
Meski demikian, Ayub mengakui kedua negara kemungkinan tetap memberikan dukungan politik kepada Iran di berbagai forum internasional.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
