TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1615 pada Minggu (26/7/2026).
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan yang disebut dilakukan Ukraina terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia.
Teheran menyatakan serangan tersebut menewaskan satu pelaut dan melukai seorang lainnya, serta menyebut tindakan itu sebagai bentuk agresi yang melanggar hukum internasional.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan ledakan akibat serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Iran menegaskan memiliki hak untuk mengambil langkah demi melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya.
"Berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum internasional, khususnya prinsip pembelaan diri yang sah, Iran tidak akan ragu untuk membela kepentingan dan keamanan nasionalnya," kata Kementerian Luar Negeri Iran, Sabtu (25/7/2026).
Pemerintah Iran juga memanggil kuasa usaha Ukraina di Teheran untuk menyampaikan protes atas tindakan yang mereka sebut sebagai serangan "bermusuhan dan kriminal".
Teheran menilai tanggung jawab atas dampak serangan tersebut berada di pihak Ukraina dan negara-negara yang mendukungnya.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya mengklaim bahwa pasukan Ukraina berhasil melakukan serangan jarak jauh di Laut Kaspia dengan menargetkan kapal-kapal yang berkaitan dengan pengiriman kargo militer Rusia dan Iran.
Baca juga: Trump Marah Besar setelah Tentara AS Tewas, Pengamat: Iran Sudah Kebal dengan Perang Psikologi
"Kami juga mencapai hasil yang sangat kuat dengan serangan jarak jauh di Laut Kaspia, termasuk menargetkan kapal yang digunakan untuk mengangkut kargo militer terkait Iran," tulis Zelenskyy melalui platform X.
Dinas Keamanan Ukraina (SBU) juga menyebut drone Ukraina menyerang anjungan minyak Filanovsky milik perusahaan energi Rusia, Lukoil, di Laut Kaspia.
Selain itu, dua kapal kargo, yakni Port Olya 2 dan Biji, disebut turut menjadi sasaran karena diduga terlibat dalam pengangkutan perlengkapan militer antara Rusia dan Iran.
Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Ukraina, Rusia, dan Iran.
Selama perang Rusia-Ukraina, Kyiv berulang kali menuduh Teheran membantu Moskow melalui penyediaan drone militer yang digunakan dalam serangan terhadap wilayah Ukraina.
Laut Kaspia sendiri memiliki nilai strategis bagi Rusia dan Iran karena menjadi jalur penting untuk aktivitas militer dan logistik.
Rusia memiliki kekuatan angkatan laut yang besar di kawasan tersebut, sementara bagi Iran, wilayah itu menjadi penghubung strategis untuk kepentingan regionalnya.
Zelenskyy juga sebelumnya menuduh Rusia memberikan informasi pengamatan satelit kepada Iran untuk membantu operasi militer di Timur Tengah.
Namun, tuduhan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari Moskow.
Kasus serangan di Laut Kaspia ini berpotensi meningkatkan ketegangan antara Ukraina dan Iran, yang selama ini berada di pihak berlawanan dalam konflik geopolitik akibat dukungan Teheran terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.
Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan ke Kyiv pada malam 26 Juli.
Akibat serangan tersebut, sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di tiga distrik ibu kota Ukraina, yakni Shevchenkivskyi, Solomyanskyi, dan Desnyanskyi.
Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan, puing-puing akibat serangan tersebut jatuh ke sebuah gedung bertingkat 18 lantai di distrik Shevchenkivskyi dan menyebabkan kebakaran di lantai tujuh hingga delapan.
Sementara itu, di distrik Solomyanskyi, reruntuhan memicu kebakaran pada sebuah bangunan nonhunian.
Di distrik Desnyanskyi, sejumlah kendaraan yang berada di area parkir juga dilaporkan terbakar akibat dampak serangan tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut Rusia sedang mempersiapkan langkah untuk memperluas mobilisasi militernya.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan laporan intelijen Ukraina mengenai rencana Moskow menghadapi perang pada musim gugur.
Menurut Zelensky, Rusia terus mengalami kerugian besar dalam perang melawan Ukraina.
Ia menyebut bahwa dalam waktu kurang dari tujuh bulan pada tahun ini, sekitar 221 ribu orang telah bergabung dengan militer Rusia, sementara jumlah korban Rusia mencapai hampir 225,5 ribu orang.
"Putin sedang mempersiapkan kondisi untuk memperluas mobilisasi. Dia menyamarkannya dengan kata-kata dan isyarat lain, tetapi dia sedang mempersiapkannya," ujar Zelensky.
Ia juga mengklaim Rusia berupaya memperkuat kerja sama militernya dengan Korea Utara, termasuk meminta tambahan sekitar 30 ribu personel militer Pyongyang untuk membantu Rusia.
Zelensky menilai tekanan internasional terhadap Moskow perlu ditingkatkan agar Rusia lebih mempertimbangkan penghentian perang dibandingkan memperluas mobilisasi.
Pemerintah Rusia menolak gagasan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev untuk membekukan perang di Ukraina.
Moskow menilai penghentian sementara konflik tidak mungkin dilakukan selama tujuan Rusia belum tercapai.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menjelaskan secara rinci mengenai posisi Rusia terkait perang tersebut.
"Pembekuan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Ada satu syarat utama bagi kami, yaitu kami harus mencapai tujuan kami," kata Peskov.
Menurut Peskov, Rusia tetap berpegang pada syarat penghentian perang yang sebelumnya telah disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Ia juga menyatakan konflik dapat dihentikan jika pemerintah Ukraina mengambil keputusan yang dianggap sesuai oleh Moskow.
Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev meminta Presiden Rusia Vladimir Putin mempertimbangkan pembekuan perang di Ukraina.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di sela Forum Kerja Sama Antarwilayah Rusia-Kazakhstan di Omsk.
Tokayev mengatakan dirinya menerima banyak masukan dari Amerika Serikat dan Eropa mengenai perang tersebut. Ia menilai konflik Rusia-Ukraina merupakan konflik antarnegara, bukan konflik internal.
"Mungkin konflik ini harus dibekukan dan dikembalikan ke Formula Istanbul 2.0. Kemudian, di bawah jaminan kekuatan besar, kita dapat bergerak menuju perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu," ujar Tokayev.
Namun, Ukraina menolak menjadikan pembicaraan Istanbul 2022 sebagai dasar penyelesaian konflik.
Kyiv menilai usulan saat itu berpotensi membatasi kedaulatan Ukraina dan tidak memberikan jaminan keamanan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga sebelumnya membantah adanya kesepakatan damai Istanbul yang disebut Rusia.
Gelombang demonstrasi menuntut pengembalian Mykhailo Fedorov sebagai Menteri Pertahanan Ukraina kembali berlangsung di Kyiv dan sejumlah wilayah lain.
Aksi tersebut menjadi demonstrasi kesepuluh sejak warga mulai menyuarakan penolakan terhadap pencopotannya.
Di Kyiv, ratusan orang berkumpul dan menyerukan agar pemerintah membatalkan keputusan tersebut.
Selain Fedorov, massa juga meminta pergantian sejumlah pejabat lain yang dianggap belum memenuhi kebutuhan Ukraina di tengah perang.
Salah satu peserta aksi, Tatyana, mengatakan dirinya mengikuti demonstrasi sejak 16 Juli karena merasa keputusan pencopotan Fedorov menghilangkan harapan masyarakat.
"Saya sangat marah. Ada perasaan bahwa harapan benar-benar telah sirna, seolah cahaya di ujung terowongan tiba-tiba padam," ujarnya.
Para demonstran menilai Fedorov berhasil melakukan reformasi di Kementerian Pertahanan, terutama dalam upaya memberantas korupsi.
Warga di Mykolaiv, Dnipro, Lviv, dan Kharkiv juga menggelar aksi serupa. Mereka meminta Presiden Volodymyr Zelenskyy mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Salah satu peserta aksi di Mykolaiv, Valentin, mengatakan masyarakat akan terus melakukan protes hingga pemerintah merespons tuntutan mereka.
"Tuntutan utama kami adalah kembalinya Mykhailo Fedorov dan timnya ke Kementerian Pertahanan Ukraina," katanya.
Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 merupakan hasil dari ketegangan panjang antara kedua negara yang telah berlangsung sejak Ukraina memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991.
Sejak saat itu, hubungan Rusia dan Ukraina kerap mengalami konflik akibat perbedaan kepentingan politik, keamanan, serta arah hubungan internasional.
Salah satu isu terbesar adalah langkah Ukraina yang ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara Barat, termasuk keinginan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Rusia menilai kemungkinan bergabungnya Ukraina dengan NATO sebagai ancaman terhadap keamanannya karena dapat memperluas pengaruh militer aliansi tersebut hingga mendekati wilayah Rusia.
Ketegangan kedua negara semakin memburuk pada 2014 setelah terjadi pergantian pemerintahan di Ukraina.
Pada tahun yang sama, Rusia mengambil alih Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata juga terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk yang melibatkan kelompok separatis yang didukung Rusia.
Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan untuk menghentikan konflik, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan jangka panjang.
Hingga akhirnya, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022 yang kemudian berkembang menjadi perang terbuka.
Pemerintah Rusia menyebut operasi militer tersebut bertujuan melindungi masyarakat berbahasa Rusia di Ukraina serta menghentikan perluasan NATO. Namun, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina.
Sejak perang berlangsung, Ukraina mendapatkan dukungan dari berbagai negara Barat melalui bantuan persenjataan, pendanaan, bantuan kemanusiaan, hingga dukungan politik.
Di sisi lain, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menargetkan sektor ekonomi, energi, perdagangan, teknologi, dan industri strategis.
Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memengaruhi kondisi global. Gangguan terhadap pasokan energi dan pangan akibat perang menyebabkan kenaikan harga komoditas serta meningkatkan ketidakstabilan ekonomi dunia.
Hingga saat ini, upaya perdamaian terus dilakukan melalui berbagai jalur diplomasi. Namun, proses negosiasi masih mengalami hambatan karena Rusia dan Ukraina tetap mempertahankan tuntutan masing-masing.
Rusia meminta Ukraina menghentikan upaya bergabung dengan NATO, menerima klaim Rusia atas sejumlah wilayah yang dikuasainya, serta membatasi kemampuan militernya.
Sementara itu, Ukraina menolak tuntutan tersebut dan tetap menegaskan keinginannya untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayahnya berdasarkan hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
