TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Wakil dekan 1 Fakultas Ilmu sosial, ilmu Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad menilai rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada Syamsul Samad sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), tidak terlepas dari modal politik dan modal sosial yang dimilikinya.
Syamsul Samad telah mengantongi rekomendasi DPP Partai Demokrat, usai menerima mandat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Jakarta.
Baca juga: Syamsul Samad Kantongi Rekomendasi Demokrat Isi Posisi Wagub Sulbar Buka Suara Soal Mundur dari DPRD
Baca juga: BREAKING NEWS: Syamsul Samad Terima Rekomendasi DPP Demokrat sebagai Calon Wakil Gubernur Sulbar
Muhammad menilai, dibandingkan Fatmawati Salim, Syamsul Samad memiliki modal politik dan sosial yang lebih kuat untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.
"Sehingga Syamsul Samad lebih diuntungkan," kata Muhammad kepada tribun-sulbar.com Pada Minggu (26/7/2026).
Modal politik Syamsul Samad terlihat dari rekam jejaknya sebagai kader senior Partai Demokrat.
Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, hingga saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
"Modal politik Samsul Samad sebagai kader senior Demokrat, jelas lebih memungkinkan dirinya lebih gesit dalam memperjuangkan rekomendasi," ujarnya.
Selain itu, Muhammad menilai posisi Syamsul Samad sebagai salah satu motor perjuangan SDK juga menjadi modal politik penting dalam proses mendapatkan rekomendasi partai.
"Belum lagi Samsul sudah lama menjadi motor SDK. Ini juga menjadi modal politik yang penting," katanya.
Sementara dari sisi modal sosial, Muhammad menyebut pengalaman Syamsul Samad sebagai anggota legislatif sejak 2009 hingga saat ini memberikan jaringan politik dan sosial yang cukup kuat di Sulawesi Barat.
Saat ditanya mengenai kemungkinan arah dukungan pendukung Almarhum Salim.S Mengga pada Pemilihan Gubernur Sulbar 2029 mendatang, Muhammad menilai hal tersebut masih sangat dinamis.
Pasalnya, pelaksanaan Pilgub Sulbar 2029 masih cukup jauh sehingga peta politik masih dapat berubah.
"Karena SDK dalam dinamikanya juga menunjukkan tidak sepenuhnya meninggalkan loyalis Salim," ungkapnya.
Terlihat dari sikap politik Partai Demokrat yang sebelumnya tetap mengirimkan dua nama kandidat calon Wakil Gubernur Sulbar termasuk istri almarhum ke DPP Demokrat.
Dengan keluarnya rekomendasi DPP Demokrat kepada Syamsul Samad, peta politik menuju pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar kini semakin jelas.
Diketahui, Provinsi Sulbar mengalami kekosongan jabatan wakil gubernur sejak Januari 2026 setelah Wakil Gubernur Salim S. Mengga meninggal dunia.
Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar pengganti almarhum Salim S. Mengga akan dilaksanakan oleh DPRD Sulbar.
DPRD Sulbar telah membentuk Panitia Pemilihan (Panlih).
Panlih DPRD Sulbar akan meminta dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar dari koalisi partai politik pengusung untuk dipilih oleh anggota DPRD Sulbar.
Selain Syamsul Samad, nama calon Wakil Gubernur lainnya yang mencuat adalah Dirga AP Singkarru.
Ia merupakan Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat.
DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) akan melakukan konsultasi ke sejumlah lembaga terkait penyusunan pedoman pemilihan Wakil Gubernur Sulbar pengganti almarhum Salim S. Mengga.
Konsultasi tersebut dilakukan Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Sulbar untuk menyempurnakan rancangan tata tertib dan pedoman pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulbar. (*)
