BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak enam sekolah SMA/SMK swasta di Bangka Belitung saat ini telah tutup akibat kekurangan siswa hingga beban operasional.

Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Provinsi Bangka Belitung .

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar mengatakan pemerintah harus hadir, sehingga sekolah swsata yang selama ini berperan mencetak sumber daya manusia terus ada kedepannya.

"Pemerintah harus hadir, sekolah swasta juga memiliki peran yang besar. Meningkatkan mereka juga telah mencerdasakan anak bangsa di Bangka Belitung," kata Eddy Iskandar kepada Bangkapos.com, Minggu (26/7/2026).

Dia mengatakan persoalan utama sekolah swasta banyak tutup. Karena siswa yang berkurang dan tidak menjadi pilihan orang tua atupun wali murid, untuk bersekolah di sekolah tersebut.

"Persoalan utamanya karena memang siswa yang sekolah di situ semakin sedikit. Banyak alasan orang tua, untuk tidak memasukan anaknya ke sekolah swasta. Karena itu kehadiran pemerintah menjadi penting," kata Politisi Golkar ini.

Kehadiran tersebut dikatakan Eddy, dapat memberikan bantuan pendanaan ke sekolah swasta yang dianggap memerlukan dorongan dari pemerintah daerah.

"Misalnya dengan memberikan bantuan pendanaan bagi anak-anak sekolah di SMA/SMK yang memerlukan. Pemerintah harus hadir. Artinya membackup," terangnya.

Dengan kehadiran pemerintah, diharapkan Eddy dapat membantu dan diformulakan dengan baik. Sehingga apabila diajukan ke DPRD Babel, nantinya menjadi sebuah kebijakan yang dapat disetujui dan laksanakan.

"Bagaimanapun jualanya sekolah swasta (mutu dan kualitas) selain fasilitas adalah mutu, itu yang kita harapkan. Kedepan tidak ada lagi sekolah swasta yang tutup. Pemerintah harus berkontribusi dalam memberikan peningkatkan kepada sumber daya kita. Mendorong dan harus hadir apapun bentuknya," harapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saipul Bakhri mengatakan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali berencana memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah swasta pada 2027 nantin.

Menurutnya, evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bukan hanya terkait biaya operasional sekolah. Tetapi juga beban ekonomi yang ditanggung masyarakat atau siswa.

"Dulu pernah memberikan bantuan ke sekolah swasta. Tetapi kita melihat titik lemah bukan biaya operasional sekolah. Tetapi pada beban masyarakat, yang belum tentu terbantukan apabila diberikan ke lembaga atau satuan pendidikan,"ujarnya

"Jadi pada 2027 kita ubah pola ke kebutuhan masyarakat melalui bantuan biaya pendidikan anak di sekolah swasta, anak kurang mampu dan subsidi gaji guru honor di sekolah swasta kalau belum mendapatkan sertifikasi dan belum guru tetap yang mendapat gaji pokok," katanya.

Menurut Saipul, langkah tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta. Sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

"Nanti itu tersusun sesuai regulasi, mereka kita bantu. Karena sekolah swasta dengan jumlah siswa tidak banyak, honor akan berkurang. Lain kalau siswa banyak, karena kesejahteraan guru tergantung biaya pendidikan dan jumlah siswa di sekolah itu," tutupnya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama)