TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak percepatan penerapan mekanisme pembangunan kepercayaan guna memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur pelayaran global.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) dan Koordinator Satuan Tugas PBB untuk Selat Hormuz, Jorge Moreira da Silva, mengatakan eskalasi konflik di kawasan tidak hanya mengganggu aktivitas pelayaran, tetapi juga semakin diperparah oleh dampak gangguan tersebut.

Ia memperingatkan bahwa gangguan di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia telah memicu kenaikan harga energi dan pangan serta meningkatkan risiko kerawanan pangan akut bagi jutaan orang.

"Mekanisme ini siap dioperasikan, bergantung pada kemauan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik maupun negara-negara di kawasan," kata da Silva, mengutip Anadolu Agency, Minggu (26/7/2026).

Baca juga: Ukraina Serang Kapal Iran di Laut Kaspia, Teheran Beri Ancaman Serius

Ia menambahkan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada mekanisme operasional tersebut membangun rasa saling percaya di antara para pihak.

Sementara itu, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan UNOPS siap mengerahkan mekanisme tersebut dengan cepat.

Menurutnya, pelaksanaan dapat dilakukan dalam hitungan beberapa pekan apabila seluruh pihak yang bertikai menyepakati implementasinya.

Secara tidak langsung, Dujarric menegaskan bahwa PBB tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan penerapan mekanisme tersebut.

Ia menyebut realisasinya sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak yang terlibat konflik untuk memberikan persetujuan.

Da Silva juga kembali menyampaikan seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar semua pihak menahan diri dan mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketegangan.

Menurutnya, perlindungan terhadap warga sipil serta pemulihan keamanan pelayaran di Selat Hormuz harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional.

Ketegangan di kawasan meningkat dalam dua pekan terakhir setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 8 Juli menyatakan gencatan senjata yang tercantum dalam nota kesepahaman Islamabad tidak lagi berlaku.

Sejak saat itu, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan, dengan Washington menargetkan sejumlah lokasi di Iran, sementara Teheran mengklaim telah menyerang fasilitas dan peralatan militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

(*)