TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memastikan pelantikan empat pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama akan digelar pada awal Agustus 2026.

Namun, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malinau tidak dilakukan bersamaan, melainkan menyusul setelah pelantikan.

Sekretaris Daerah Malinau sekaligus Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama, Ernes Silvanus, menjelaskan perbedaan jadwal ini karena pelantikan pejabat Eselon II harus menunggu rekomendasi pemerintah pusat.

Setelah struktur pimpinan tinggi terbentuk, barulah pemerintah daerah dapat menyesuaikan penempatan ASN lain sesuai kebutuhan organisasi.

“JPT Pratama sudah kita dapat rekomendasi dari pusat. Awal Agustus Pak Bupati minta dilakukan pelantikan. Setelah itu kemungkinan dilanjutkan mutasi beberapa pejabat,” ujar Ernes, Jumat (24/7/2026).

Baca juga: Dijawalkan ‎Pelantikan 4 Pejabat JPT Pratama Pemkab Malinau Awal Agustus, Mutasi ASN Menyusul ‎

Menurutnya, penataan organisasi dilakukan bertahap agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan.

Mutasi pejabat Eselon III hingga tingkat kecamatan akan menyesuaikan kebutuhan setelah pengisian jabatan pimpinan tinggi rampung.

"Kalau Eselon II ada empat orang. Untuk Eselon III nanti menyesuaikan kebutuhan organisasi," jelasnya.

Dengan pola ini, Pemkab Malinau berharap penataan birokrasi berjalan lebih efektif.

Pelantikan JPT Pratama menjadi langkah awal, sementara mutasi ASN menyusul sebagai tindak lanjut agar struktur pemerintahan daerah semakin solid.

Sebelumnya, tahapan pengisian jabatan untuk empat JPT Pratama ini telah berlangsung sejak pendaftaran seleksi terbuka pada 20–25 Mei 2026.

Rangkaian penjaringan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, pemaparan makalah, hingga asesmen psikologi.

Beberapa jabatan tersebut sebelumnya kosong karena pejabat lama telah pensiun.

Empat jabatan JPT Pratama Pemkab Malinau yang akan dilantik:

- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Ekonomi dan Pembangunan

- Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga

- Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsan, dan Pemerintah

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Malinau.

(*)