TRIBUNSUMSEL.COM - Nama Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI) kini jadi sorotan setelah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Mundurnya Perry Warjiyo sekaligus mengakhiri pengabdian panjang sang teknokrat yang meniti karier dari bawah di Bank Sentral.
Langkah ini juga menjadi sorotan publik mengingat beberapa bulan lalu ia sempat didesak mundur oleh DPR akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Dilansir dari Kompas.com, informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026).
“Per kemarin, secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” kata Prasetyo.
Surat pengunduran diri Perry telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (26/7/2026), dan Pemerintah akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait hal tersebut.
Baca juga: Profil Perry Warjiyo, Gubernur BI Didesak DPR Mundur Usai Rupiah Kian Anjlok Jadi Rp17 Ribu
Melansir dari laman Bank Indonesia, Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo tahun 1959.
Perry merupakan anak ke-6 dari 9 bersaudara.
Perry memiliki rekam jejak akademis dan profesional yang sangat panjang di bidang ekonomi, riset, serta kebijakan internasional sebelum akhirnya menduduki kursi nomor satu di BI.
Ia pernah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1982.
Perry Warjiyo melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada tahun 1989 dan dan puncaknya berhasil menyabet gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang ekonomi pada tahun 1991.
Sebelum dipercaya memimpin institusi, Perry merupakan orang dalam yang meniti karier dari bawah di Bank Indonesia.
Pengalamannya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter.
Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama 2 tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada tahun 2007-2009.
Dalam kurun waktu 2009-2013, Perry Warjiyo juga menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional, serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia.
Perry Warjiyo menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.
Perry Warjiyo resmi ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023.
Kemudian kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028.
Baca juga: Harta Kekayaan Perry Warjiyo, Gubernur BI Didesak DPR Mundur Usai Rupiah Anjlok, Meroket Jadi Rp72 M
Selain itu, sebagai Pemimpin Terpopuler Di Media Arus Utama 2022 dari Serikat Perusahan Pers, Kategori Pemimpin Terpopuler di Media On-line 2021 dari IDEAS 2022, Governor of the Year se-Asia Pasifik dari media Global Markets tahun 2019, dan Tokoh Syariah ASR 2019 dari Anugerah Syariah Republika tahun 2019.
Di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo sebagai Gubernur, Bank Indonesia memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) tahun 2022 dan 2018, Best Asset Owner in Southeast Asia dalam Institutional Excellence Award dari Asian Investor tahun 2022, Contact Center World 2021, dan Contact Center World 2022 dengan penghargaan tertinggi Certified World Class, Global Top Ranking Performers dari Central Banking Publications tahun 2021, The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers tahun 2020, dan Gold Winner - Stevie Asia Pacific Award for Innovation in Technology Development, kategori Government, dari Asia Pacific Stevie Awards tahun 2020, The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award dari The Asian Banker tahun 2021.
Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuat Perry Warjiyo gemar menulis dan pernah menerbitkan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu-isu internasional.
Beberapa buku hasil karyanya yang fenomenal adalah Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016), dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).
Saat masih menjadi Deputi Gubernur di BI, harta Perry Warjiyo yakni Rp7 miliar.
Hal tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kini setelah menjadi Gubernur BI, hartanya per 2024 melonjak drastis menjadi Rp72 miliar.
Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 25 Maret 2025.
Sumber terbanyak kekayaan Perry berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki senilai Rp52 miliar.
Disusul dari surat berharganya senilai Rp10 miliar.
Berikut rincian lengkap harta kekayaan terbaru milik Perry Warjiyo.
I. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 52.326.069.532
1. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/257 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 130.000.000
4. Tanah Seluas 799 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 436 m2/260 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 900.000.000
6. Bangunan Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
7. Bangunan Seluas 76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
8. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.874.189.532
13. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 821.880.000
14. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.438.125.000
1. MOBIL, MERCEDES BENZ S450 Tahun 2023, LAINNYA Rp. 2.438.125.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.032.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 10.792.491.700
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.185.053.263
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.919.631.944
Sub Total Rp. 72.693.371.439
II. HUTANG Rp. ----
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 72.693.371.439
Meskipun memiliki rekam jejak mentereng, kepemimpinan Perry tak lepas dari tekanan politik dan ekonomi.
Keputusan pengunduran dirinya kembali mengingatkan publik pada desakan keras yang sempat muncul dari Komisi XI DPR RI beberapa bulan sebelum keputusannya ini.
Dalam rapat kerja bersama BI pada 18 Mei 2026, politikus PAN Primus Yustisio secara terbuka meminta Perry untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Primus saat itu menyentil budaya gentleman pejabat di negara luar seperti Jepang dan Korea Selatan yang berani meletakkan jabatan ketika dinilai gagal menjaga kestabilan ekonomi.
"Pak Perry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri," kata Primus dalam rapat tersebut.
Sorotan terhadap Perry kala itu dipicu oleh pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang menjadi perhatian publik dan DPR.
"Ini kan harus kita lihat dengan realita, Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia sudah menghilangkan trust (kepercayaan) dan mengesampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, harus berani melawan. Ada apa ini?" cecar Primus.
Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberikan contoh budaya pertanggungjawaban pejabat di negara luar seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana meletakkan jabatan saat gagal mengemban tugas adalah sebuah sikap yang ksatria.
Posisi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter membuat kinerja gubernurnya ikut menjadi sasaran kritik ketika nilai tukar mengalami tekanan.
Kendati demikian, Mensesneg Prasetyo Hadi belum membeberkan secara rinci alasan resmi di balik surat pengunduran diri yang diajukan Perry kepada Presiden Prabowo.
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran WhatsApp TribunSumsel.com
