TRIBUNJOGJA.COM - Memberi makan anak sekolah setiap hari terdengar seperti program yang sederhana dan baik tujuannya.

Tinggal siapkan makanan, kirim ke sekolah, lalu pastikan anak-anak mendapat jatah makan.

Masalahnya, ketika jumlah penerimanya bukan lagi ratusan atau ribuan anak, melainkan jutaan, urusannya berubah total.

Di baliknya ada rantai pekerjaan yang panjang dan melibatkan banyak tenaga kerja.

Ada bahan makanan yang harus dibeli, dapur yang harus disiapkan, orang yang harus memasak, makanan yang harus dikirim, sampai standar gizi yang harus dijaga. 

Semua itu tentu membutuhkan biaya besar dan sistem yang efektif dan bisa berjalan terus, bahkan ketika pemerintah berganti.

Menariknya, sejumlah negara sudah menjalankan program makan sekolah selama puluhan tahun.

Cara mereka juga berbeda-beda.

Ada yang menjadikannya bagian dari sistem pendidikan, ada yang menghubungkannya dengan petani lokal, dan ada pula yang membangun program nasional dengan standar gizi yang sangat rinci.

Berikut beberapa contohnya.

India, Program Makan Sekolah untuk Lebih dari 100 Juta Anak

India punya salah satu program makan sekolah terbesar di dunia melalui PM POSHAN, yang sebelumnya dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme.

Skalanya sulit dibayangkan. 

Program ini mencakup sekitar 11,2 crore atau 112 juta anak di lebih dari 1 juta sekolah pemerintah dan sekolah yang mendapat bantuan pemerintah. 

Anak-anak mendapatkan makanan matang selama hari sekolah.

Karena skalanya sangat besar, pemerintah India tidak bisa sekadar mengatakan bahwa setiap sekolah harus menyediakan makanan.

Standarnya juga dibuat secara nasional.

Ada aturan mengenai kebutuhan energi dan nutrisi, pengadaan bahan makanan, pengawasan, hingga audit sosial. 

Program tersebut bahkan mendorong sekolah memiliki kebun nutrisi sendiri agar anak-anak bisa mengenal proses menanam sekaligus mendapatkan tambahan bahan makanan.

Model India menunjukkan satu hal penting: semakin besar programnya, semakin penting standarnya dibuat seragam.

Kalau setiap sekolah bebas menentukan sendiri apa yang diberikan kepada murid, kualitas makanan bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

Brasil, Uang Makan Anak Sekolah Diputar Kembali ke Petani

Brasil punya pendekatan yang sedikit berbeda.

Program Nasional Makanan Sekolah atau PNAE sudah berjalan sejak 1950-an dan kini menjangkau hampir 40 juta siswa di sekitar 150 ribu sekolah.

Pemerintah Brasil mengalokasikan sekitar R$5,5 miliar per tahun untuk program tersebut.

Namun yang menarik bukan hanya jumlah uang yang dikeluarkan.

Program ini juga dirancang supaya sebagian uang tersebut kembali ke ekonomi lokal.

Sejak 2009, pemerintah mewajibkan sebagian dana program digunakan untuk membeli bahan makanan langsung dari petani keluarga. 

Ketentuan awalnya minimal 30 persen, tetapi mulai 2026 batas tersebut dinaikkan menjadi 45 persen.

Artinya, ketika pemerintah membeli sayur, buah, beras, telur, atau bahan makanan lain untuk sekolah, uang tersebut tidak seluruhnya mengalir ke perusahaan besar.

Sebagian masuk ke kantong petani di daerah.

Ini membuat program makan sekolah punya fungsi ganda.

Anak mendapatkan makanan, sementara petani mendapat pasar yang relatif stabil.

Jadi anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti di meja makan sekolah.

Sebagian uangnya berputar kembali ke masyarakat.

Finlandia, Makan Gratis Sudah Dianggap Bagian dari Sekolah

Finlandia punya model yang bahkan lebih sederhana.

Makan siang gratis untuk siswa sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan mereka sejak 1948.

Saat ini, sekitar 900 ribu anak dan pelajar mendapatkan makanan sekolah gratis setiap hari.

Hak tersebut dijamin oleh sistem pendidikan Finlandia, dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan menengah.

Yang menarik, makan siang di Finlandia tidak dianggap sebagai kegiatan tambahan yang kebetulan dilakukan di sekolah.

Makan adalah bagian dari pengalaman belajar.

Waktu makan digunakan untuk mengenalkan pola makan sehat, kebersamaan, budaya makanan, bahkan prinsip keberlanjutan.

Dengan cara seperti ini, program makan sekolah tidak perlu terus-menerus dipertanyakan sebagai program bantuan.

Ia sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan itu sendiri.

Dan ketika sesuatu sudah menjadi bagian dari sistem, menghentikannya tentu jauh lebih sulit dibanding menghentikan sebuah program baru yang hanya bergantung pada keputusan anggaran tahunan.

Swedia, Makan Gratis Bukan Sekadar Kebijakan Pemerintah

Swedia juga memiliki sistem yang serupa.

Untuk sekolah wajib, makanan sekolah harus diberikan secara gratis dan memenuhi standar gizi. Ketentuan tersebut bahkan masuk dalam kerangka hukum pendidikan Swedia.

Jadi, pemerintah daerah tidak sekadar memilih apakah ingin memberikan makan gratis atau tidak.

Ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Menariknya, makan sekolah juga dipandang sebagai bagian dari pendidikan. 

Pedoman nasional Swedia bahkan mendorong sekolah menggunakan waktu makan untuk membangun kebiasaan makan sehat, pembelajaran, dan interaksi sosial.

Di sinilah letak kekuatan model Swedia.

Programnya tidak hanya berdiri sebagai pos pengeluaran.

Ia sudah melekat dengan fungsi sekolah itu sendiri.

Jepang, Kyushoku Bukan Cuma Soal Kenyang

Jepang punya istilah sendiri untuk makan sekolah: kyushoku.

Program ini memiliki dasar hukum sejak School Lunch Law 1954. 

Dalam perkembangannya, makan sekolah kemudian diperluas dan secara resmi ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan.

Yang menarik, anak-anak Jepang tidak sekadar datang ke kantin lalu membeli makanan.

Dalam sistem kyushoku, makan menjadi bagian dari rutinitas sekolah. 

Anak-anak belajar mengenai nutrisi, kebiasaan makan, kebersihan, kerja sama, dan tata krama.

Pembiayaannya juga tidak sesederhana “pemerintah membayar semuanya”.

Dalam kerangka hukum Jepang, biaya fasilitas dan operasional sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara, sementara biaya makanan secara historis dibebankan kepada orang tua atau wali, dengan dukungan subsidi pemerintah.

Namun pada 2026, pemerintah Jepang mulai memberikan subsidi nasional untuk biaya bahan makanan di sekolah dasar negeri, sehingga beban orang tua berkurang signifikan, meski tidak sepenuhnya gratis di semua daerah. 

Dengan kata lain, kekuatan kyushoku bukan hanya pada siapa yang membayar.

Yang membuatnya bertahan adalah karena makan sekolah sudah menjadi bagian dari kehidupan pendidikan Jepang selama lebih dari tujuh dekade.

Apa yang Bisa Dipelajari?

Negara-negara tersebut memiliki sistem yang berbeda.

India mengandalkan skala nasional dan standar gizi yang terukur.

Brasil menghubungkan makan sekolah dengan petani dan ekonomi lokal.

Finlandia dan Swedia menjadikan makanan sebagai bagian dari hak dan sistem pendidikan.

Jepang membangun kebiasaan makan sekolah yang sudah melekat selama beberapa generasi.

Namun ada satu pola yang sama.

Program makan sekolah yang mampu bertahan lama biasanya tidak hanya dirancang sebagai program bagi-bagi makanan.

Ada sistem yang menopangnya.

Ketika makanan sekolah sudah terhubung dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi lokal, atau bahkan aturan hukum, program tersebut punya alasan untuk tetap hidup meskipun pemerintah berganti.

Itulah bagian yang sering tidak terlihat ketika kita hanya melihat piring makanan yang sampai di meja anak-anak.

Yang terlihat memang cuma makan siang.

Di belakangnya ada sistem anggaran, petani, dapur, ahli gizi, sekolah, pemerintah daerah, sampai aturan yang memastikan semuanya tetap berjalan.

Dan mungkin justru di situlah tantangan terbesar program makan gratis: bukan bagaimana membagikan makanan secepat mungkin dan sebanyak mungkin, tetapi bagaimana memastikan anak-anak masih mendapatkan makanan yang sama baiknya bertahun-tahun kemudian.

(MG Farhatiy Rijal)