TRIBUNJAMBI.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen sebanyak 883 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam operasional.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa kebijakan ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya. Dapur yang disuspen permanen tidak hanya dihentikan operasionalnya, tetapi juga diputus pendanaannya.

"Dapur yang disuspen secara permanen ini bukan seperti sebelumnya. Kalau dulu disuspen tetapi tetap dibayar, sekarang ditutup dan tidak lagi menerima pembayaran karena terbukti melakukan pelanggaran," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca juga: Fakta Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap Polisi: Pemakai, Pengedar hingga Pemerasan

Penyebab Penutupan

BGN menyebut beberapa indikator utama yang menjadi dasar penutupan dapur MBG, yakni:

Tidak memenuhi standar higienitas.

Terjadi insiden keracunan makanan.

Kualitas menu dinilai rendah.

Tidak memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sanitasi.

Dari total 883 dapur yang ditutup permanen, rinciannya sebagai berikut:

Wilayah I (Sumatera): 98 dapur.

Wilayah II (Jawa dan Madura): 311 dapur.

Wilayah III (Luar Jawa/Indonesia Timur): 424 dapur.

Ratusan Pegawai Diberhentikan

Selain menutup dapur, BGN juga memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terbukti melanggar aturan operasional.

Rinciannya terdiri dari:

224 pegawai non-ASN.

37 tenaga ahli.

Menurut Sudaryono, sebagian besar diberhentikan karena pelanggaran disiplin kerja.

BGN juga memproses pelanggaran yang dilakukan ASN dan PPPK. Beberapa di antaranya diduga terlibat dalam pelanggaran berat, termasuk judi online hingga penyalahgunaan anggaran.

Sebanyak 39 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.

Layanan MBG Tetap Berjalan

Meski ratusan dapur ditutup, BGN memastikan penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat tidak akan terganggu.

Porsi layanan dari dapur yang ditutup akan dialihkan ke dapur lain yang masih memenuhi standar operasional.

Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh pengelola dapur agar:

Tidak menggunakan komoditas bersubsidi seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP.

Tidak melakukan pungutan, mark-up harga, maupun menerima gratifikasi.

Pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan diproses sesuai hukum dan diberhentikan.

14 Dapur MBG di Tapanuli Selatan Tutup Sementara

Terpisah, sebanyak 14 dapur MBG di Kabupaten Tapanuli Selatan menghentikan operasional untuk sementara menyusul terbitnya Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional selama masa libur sekolah.

Koordinator Wilayah BGN Tapanuli Selatan, Wan Apriyanti Lubis, mengatakan kebijakan tersebut juga berdampak pada sekitar 600 relawan SPPG yang untuk sementara dirumahkan.

BGN menjelaskan penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah dilakukan sebagai bagian dari efisiensi operasional. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun, sementara aspek keamanan fasilitas tetap dijaga melalui petugas yang bertugas secara bergiliran selama 24 jam.