Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Anggota DPR Papua Pegunungan, Festus Menasye Asso, melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Ia meminta pemerintah segera memprioritaskan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk penanganan darurat korban konflik sosial di Wamena serta bencana tanah longsor di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya.

Menurut Festus, kucuran Dana Otsus dari pemerintah pusat seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang sedang tertimpa musibah, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Baca juga: Viral Tudingan Penelantaran Anak Jalanan Jayawijaya di Jawa, Pemkab Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur

"Kalau Dana Otsus memang ditujukan untuk kesejahteraan OAP, maka prioritas utama harus diberikan kepada masyarakat yang kehilangan rumah akibat konflik dan bencana. Mereka butuh kepastian, bukan janji," tegas Festus dalam video yang viral di media sosial, Senin (27/7/2026).

Festus menegaskan, proses pendataan terhadap para korban sejatinya telah rampung.

Oleh karena itu, ia menilai tidak ada lagi alasan bagi Pemprov untuk mengulur waktu pembangunan kembali rumah warga yang terbakar maupun proses relokasi korban bencana.

Ia membeberkan, konflik sosial di Wamena telah menghanguskan puluhan rumah dan membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal secara mendadak.

Di sisi lain, petaka longsor di Distrik Asotipo juga memaksa warga meninggalkan rumah dan honai mereka.

Hingga saat ini, para korban masih harus bertahan di tempat pengungsian sementara dengan kondisi serba terbatas.

Desak Alokasi di APBD Perubahan

Menilai penanganan pemerintah sejauh ini belum maksimal, Festus mendesak agar alokasi Dana Otsus segera dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Dana tersebut harus difokuskan untuk tiga hal mendesak:

• Pembangunan kembali rumah warga yang terbakar.
• Relokasi warga dari kawasan rawan longsor.
• Perbaikan akses jalan dan fasilitas umum yang rusak.

Ia juga mengingatkan Pemprov Papua Pegunungan agar tidak menghabiskan anggaran besar hanya untuk kegiatan seremonial yang minim dampak.

“Kita harus fokus pada bencana dan konflik. Warga yang benar-benar membutuhkan harus merasakan manfaat Dana Otsus. Jangan sampai dana besar ini habis tanpa dampak langsung bagi rakyat,” ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa Papua Pegunungan Tolak Kehadiran Bobon Santoso: Papua Butuh Solusi, Bukan Bantuan Sesaat!

Lebih lanjut, Festus mengingatkan langkah relokasi merupakan harga mati untuk menjamin keselamatan warga yang tinggal di pemetaan wilayah rawan bencana longsor.

Ia berharap Pemprov Papua Pegunungan bisa bergerak cepat dan menetapkan kebijakan yang tepat sasaran demi kelangsungan hidup masyarakat.

“Ini bukan sekadar angka di APBD, tapi harapan hidup bagi masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari bencana dan konflik,” pungkasnya.

Pihak DPR Papua Pegunungan pun berjanji akan terus mengawal ketat penggunaan Dana Otsus agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil. (*)