Laporan Wartawan TribunJatim.com, Isya Anshori
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan mulai diantisipasi Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, seiring datangnya musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang.
Selain memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih, BPBD juga meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah kecamatan yang selama ini kerap terdampak kekeringan telah masuk dalam pemetaan BPBD sebagai dasar penyusunan langkah penanganan.
Di sisi lain, potensi meningkatnya kebakaran lahan saat cuaca kering juga menjadi perhatian karena dapat mengancam kawasan hutan maupun permukiman.
Sebagai upaya antisipasi, BPBD telah menyiapkan armada tangki air, tandon penampungan, serta memperkuat koordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Perumda Air Minum (PDAM), dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait apabila sewaktu-waktu diperlukan distribusi air bersih kepada masyarakat.
Meski musim kemarau telah berlangsung, hingga akhir Juli 2026 BPBD menyebut belum menerima permintaan bantuan air bersih dari warga.
Kondisi sejumlah sumber air yang dipantau masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, BPBD juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api selama musim kemarau.
Baca juga: Dirancang Hanya 4 Hari, Busana Tenun Bandar Kediri Mbak Wali Curi Perhatian di Dhoho Night Carnival
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau.
"Prediksi kemarau tahun ini cukup panjang sampai bulan Oktober. Kami sudah memetakan titik-titik yang memiliki potensi kekurangan air bersih," kata Djoko usai menghadiri Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Senin (27/7/2026).
Wilayah yang masuk dalam pemetaan BPBD meliputi Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Plosoklaten, hingga Semen.
Pemetaan tersebut menjadi dasar penyiapan langkah mitigasi apabila terjadi krisis air bersih.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD telah menyiapkan dua unit armada tangki air. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan PMI, Perumda Air Minum (PDAM), serta sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya untuk menambah armada apabila kebutuhan distribusi air meningkat.
"Kami juga memiliki tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan apabila diperlukan untuk mendukung pendistribusian air bersih kepada masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, hingga akhir Juli ini BPBD belum menerima permintaan pendistribusian air bersih dari masyarakat karena kondisi sumber air di wilayah yang dipantau masih tergolong aman.
"Alhamdulillah sampai sekarang masih aman, belum ada permintaan dropping air bersih," bebernya.
Djoko menjelaskan beberapa wilayah yang sempat mengalami kekeringan pada tahun lalu kini telah mendapatkan penanganan.
Salah satunya di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, yang telah dibangun tiga titik sumur bor oleh PDAM sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sementara itu, di wilayah Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, permasalahan distribusi air yang sebelumnya dipicu rusaknya jaringan pipa akibat kebakaran lahan juga telah diperbaiki melalui dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Hal serupa dilakukan di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo. Menurut Djoko, kekurangan air yang terjadi tahun lalu disebabkan penggunaan sumber air secara bersama dengan desa lain sehingga debit air berkurang. Kini jaringan pipa tambahan telah dibangun menuju sumber air berbeda agar distribusi air menjadi lebih optimal.
Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Kawasan perbukitan dan hutan di Kabupaten Kediri dinilai memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
Djoko menilai sebagian besar kebakaran hutan maupun lahan dipicu oleh kelalaian manusia, seperti membakar sampah sembarangan, meninggalkan bara api, membuang puntung rokok yang masih menyala, hingga aktivitas berburu yang menggunakan asap untuk mengeluarkan hewan dari sarangnya.
"Rata-rata penyebabnya human error. Karena itu kami terus mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan dan memastikan tidak meninggalkan sumber api yang dapat memicu kebakaran," tegasnya.
Menurutnya, kebakaran di kawasan hutan memiliki tingkat kesulitan penanganan yang lebih tinggi karena medan yang berat. Oleh sebab itu, upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah yang paling efektif.
Sebelumnya, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengungkapkan bahwa Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP menangani sedikitnya 11 kejadian kebakaran dalam sehari pada Jumat (24/7/2026).
Peristiwa tersebut meliputi kebakaran rumah, kandang puyuh, rumpun bambu, lahan kosong, lahan tebu, hingga lahan jati yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Kaleb mengimbau masyarakat tidak membakar sampah saat cuaca panas dan angin bertiup kencang karena api dapat dengan cepat merambat. Ia juga meminta warga menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api, menyimpan korek api di tempat yang aman, serta segera menghubungi petugas apabila terjadi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
