BANJARMASINPOT.CO.ID, BATULICIN — Realisasi program cetak sawah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penyusutan drastis dari rencana awal.

Dari usulan awal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu seluas 2.770 hektar pada tahun 2025 lalu ke Kementerian Pertanian, luas lahan yang terealisasi untuk pengerjaan konstruksi akhirnya menyusut menjadi 894 hektar.

Penyusutan bertahap ini terjadi setelah melalui tahapan Survey, Investigation, and Design (SID) oleh kementerian yang menghasilkan angka 2.364 hektar.

Angka ini kembali disesuaikan oleh tim pelaksana SID dari Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) menjadi 2.258,95 hektar yang dinilai siap menuju kontrak pengerjaan.

“Maka diperoleh lah hasil yang bisa ditindaklanjuti, untuk menuju kontrak dengan pelaksana di angka 2.258,95 hektar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana (P2SP), Erwin Novikar, Senin (27/7/2026).

Namun, saat hendak dieksekusi, sejumlah wilayah terpaksa dikeluarkan dari kontrak. Di Desa Tapus, Kecamatan Teluk Kepayang, usulan seluas 106 hektar dibatalkan karena biaya pengerjaannya membengkak hingga Rp60 juta per hektar akibat harus membangun tanggul besar. Biaya ini jauh melampaui Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nasional yang sebesar Rp35 juta per hektar.

Baca juga: Awas Banjir Rob di Kalsel Mulai Besok, Banjarmasin, Batola, Banjar, Tanbu, Tala, Kotabaru Terdampak

Selain masalah biaya, faktor cuaca juga membatalkan pengerjaan lahan seluas 976,7 hektar di kawasan Serdangan. Meski SID telah selesai, tingginya curah hujan membuat pengerjaan fisik tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun itu.

“Serdangan ini sudah ada SID selesai, cuma gara-gara masuk musim hujan sehingga tidak bisa dikerjakan karena musim itu. Dan akhirnya diusulkan ulang di tahun 2026,” jelas Erwin.

Adanya dinamika tanah di lapangan serta penyesuaian aspirasi warga akhirnya menyisakan area realisasi seluas 894 hektar di Kecamatan Kusan Tengah. Area ini tersebar di Desa Satiung seluas 384 hektar, Desa Karya Bakti seluas 276 hektar, dan Desa Salimuran seluas 234 hektar, yang mencakup pencetakan fisik serta fasilitas pendukung seperti saluran air, tanggul, dan pintu air.

Pemanfaatan lahan ini sempat diwarnai kendala teknis pada tahun 2025. Dari 116 hektar lahan yang sempat diolah penyedia, seluruhnya gagal ditanam dan kembali ditumbuhi rumput akibat keterlambatan distribusi paket bibit dari kementerian setelah penebaran dolomit.

Untuk mengantisipasi hal serupa pada target penanaman tahun 2026 ini, DKPP Tanah Bumbu meminta kementerian menyelaraskan alur bantuan antar-direktorat. Pengolahan lahan dan bantuan bibit diharapkan datang berurutan tanpa jeda agar lahan yang siap olah tidak terbengkalai lagi. Sementara itu, untuk kawasan Serdangan, pemkab kembali mengajukan usulan baru seluas 1.200 hektar yang mencakup area lama dan tambahan 300 hektar.(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Fikri Syahrin)