TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Menjelang perayaan hari jadi Kabupaten Kendal ke-421, Bupati Dyah Kartika Permanasari memamerkan sejumlah capaian prestasi yang telah diraih Pemkab Kendal.

Capaian prestasi itu dibacakan langsung oleh bupati yang akrab disapa Tika, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kendal, Senin (27/7/2026).

Tika mengatakan Kendal menjadi 'raja' investasi di Jawa Tengah dengan nilai realisasi mencapai 15,86 triliun pada tahun 2025.

Baca juga: Resmi Diperkenalkan Kendal Tornado FC, Diego Dalloca Pasang Target Tinggi: Ingin Menciptakan Sejarah

Tingginya nilai investasi itu juga dibarengi laju pertumbuhan ekonomi Kendal pada 2025 yang mencapai 7,99 persen. 

"Sedangkan investasi di Kendal hingga triwulan I tahun 2026, investasi yang masuk telah mencapai Rp 3,6 triliun," katanya. 

Tika juga memaparkan keberhasilan Pemkab Kendal dalam menurunkan angka Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,01 persen pada 2024 menjadi 4,6 persen pada 2025. 

Selain itu, dia menerangkan tingkat kemiskinan di Kendal juga berangsur turun dari 9,35 persen menjadi 8,4 persen.

"Adapun untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,34 menjadi 75,07," sambungnya.

Tika menambahkan, keberhasilan itu mengantarkan Kabupaten Kendal meraih penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik I tingkat Jawa Tengah dan kini masuk tiga besar nasional.

Selain keberhasilan pembangunan, Pemkab Kendal juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. 

"Ini merupakan prestasi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemkab Kendal, tentunya kita semua harus berbangga," tuturnya.

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq meminta Pemkab Kendal tak berpuas diri dengan sederet prestasi yang telah diraih termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Menurutnya, masih ada sejumlah PR lain yang harus segera dibenahi, termasuk sektor pertanian dan pelayanan kesehatan, ekonomi, serta bidang lain. 

"Pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 7,9 persen memang menjadi kebanggaan. Namun, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, kami dari DPRD melihat capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat," sambungnya.

Mahfud menambahkan, penurunan status (Universal Health Coverage) UHC pada 2026 akibat keterbatasan fiskal harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Padahal, di tahun 2025 Kendal pernah meraih capaian status UHC Prioritas. 

Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting karena UHC Prioritas merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah. 

"Kami berharap pada 2027 dan seterusnya status UHC Prioritas bisa kembali sehingga masyarakat memperoleh jaminan layanan kesehatan yang optimal," imbuhnya.

Di sisi lain, Mahfud juga mengakui perkembangan industri telah memberikan dampak positif melalui terbukanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas UMKM. 

Namun, kondisi tersebut dinilai belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian.

Pihaknya meminta Pemkab Kendal memberi perhatian lebih terhadap persoalan mendasar yang dihadapi petani, mulai dari pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi hingga kemudahan memperoleh pupuk bersubsidi.

Mahfud juga berharap berbagai catatan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkab Kendal. 

Baca juga: Atasi Krisis Air Bersih, Pemkab Kendal Segera Bangun Sumur Bor untuk Warga Sidokumpul

Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor.

"Persoalan irigasi harus segera diselesaikan. Selain itu, meski pemerintah menyebut stok pupuk tersedia,"

"faktanya saat petani membutuhkan, pupuk bersubsidi masih sulit didapat. Yang selalu tersedia justru pupuk nonsubsidi." tandasnya. (ags)