TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Jagat maya dihebohkan dengan unggahan curahan hati diduga wali murid yang viral di media sosial terkait dugaan kewajiban kepemilikan laptop bagi siswa baru di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Sleman.
Keluhan ini memicu perhatian publik luas lantaran dikhawatirkan berpotensi menimbulkan diskriminasi di lingkungan pendidikan.
Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @merapi_uncover yang menceritakan keresahan orang tua siswa baru. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa orang tua dikumpulkan dan diinformasikan agar siswa wajib memiliki laptop dalam kurun waktu satu bulan.
Orang tua yang tidak mampu atau tidak bersedia membeli laptop dikabarkan anaknya akan disatukan ke dalam satu kelas khusus, sementara siswa yang memiliki laptop berada di kelas terpisah. Narasi tersebut menjadi perhatian luas karena siswa yang tidak memiliki laptop dikhawatirkan tidak akan mendapatkan materi pelajaran Teknologi Informasi (IT) secara maksimal.
"Emang sekarang pembelajaran kayak gitu ya? Apa nggak menimbulkan diskriminasi sejak dini ya? Mana belum bahas uang seragam, dan uang gedung atau sejenisnya, malah langsung bahas laptop," tulis keluhan tersebut.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi memberikan penjelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan wajib membeli laptop bagi seluruh siswa.
Menurut dia, kebijakan tersebut hanya bersifat imbauan dan merupakan bagian dari program kelas digital untuk meningkatkan kompetensi siswa yang digelar secara terbatas di beberapa sekolah. Misalnya di SMP Negeri wilayah Kalasan dan SMP Negeri di Pakem.
Mustadi berdalih bahwa keikutsertaan siswa dalam kelas digital ini murni berdasarkan pilihan serta persetujuan dari orang tua murid. Tidak diwajibkan bagi semua siswa.
"Orang tua wali murid itu dikumpulkan oleh sekolah untuk meminta persetujuan ya. Dan disampaikan tujuannya, anak-anak di SMP ini, kaitannya dengan potensi digitalisasi, agar kita punya nilai tambah, tujuannya kan itu. Nah, sehingga, ya ada beberapa hal biasanya karena digitalisasi itu perlu dukungan sarpras, gitu ya. Nah, sebab itu yang anaknya ikut ya biasanya diimbau untuk bisa memiliki laptop," kata Mustadi, Senin (27/7/2026).
Bagi siswa yang memilih mengikuti kelas digital, orang tua diimbau untuk mendukung sarana prasarana berupa laptop. Agar anak dapat berlatih secara mandiri di rumah. Bagi siswa yang mengikuti kelas digital maka diharapkan mempunyai ketrampilan tambahan, karena disediakan guru yang mendampingi.
Sedangkan siswa yang tidak mengikuti kelas digital tidak akan dirugikan maupun kehilangan hak belajar, karena sekolah tetap menyediakan fasilitas lab komputer serta materi TIK standar sesuai kurikulum nasional bagi seluruh siswa tanpa terkecuali.
Mustadi menilai narasi diskriminasi yang beredar di media sosial muncul karena diduga salah persepsi atau miskomunikasi dalam penyampaian informasi saat pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid.
"Sebetulnya umpamanya tidak ikut ke kelas digital, enggak apa-apa, karena mereka juga tetap mendapatkan pelajaran yang itu kita mendampingi kelompok. Jadi, yang tidak kelas digital pun mendapatkan materi-materi TIK, gitu loh. Mungkin salah mengkomunikasikan atau juga mungkin salah cerna dari orang tua itu yang terkadang mis komunikasi," ujar dia.
Atas polemik ini, Ketua Komisi D DPRD Sleman, Arif Priyosusanto mengaku pihaknya telah bergerak cepat dengan memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait viralnya isu ini.
Berdasarkan klarifikasi, Arif memastikan tidak menemukan sekolah yang memberlakukan kewajiban mutlak terkait pembelian laptop. Menurut dia, seluruh kebijakan yang ada murni berbentuk imbauan untuk mendukung pembelajaran. Bagi siswa yang tidak sanggup membeli laptop juga tetap diberikan hak belajar IT melalui laboratorium komputer.
"Cuma kelemahannya, kalau di lab komputer, itu kan nanti enggak dibawa pulang, enggak bisa dipelajari sendiri di rumah," kata Arif. Menurutnya, dari semua kepala sekolah yang dipanggil, tidak ada satupun yang mewajibkan.Semua hanya memberikan imbauan.(*)
