SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama DPRD Kabupaten Lamongan resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini disahkan dalam rapat paripurna persetujuan bersama yang digelar di Kantor DPRD Lamongan, Senin (27/7/2026).
Kesepakatan strategis ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Fokus utamanya adalah mendukung program pembangunan prioritas serta mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan.
Baca juga: Kebakaran Lahan Makam di Sambeng Lamongan, Api Cepat Membesar Akibat Angin Kencang
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan wujud komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif.
Sinergi ini bertujuan menentukan arah kebijakan fiskal dan skala prioritas pembangunan di tahun mendatang.
Pria yang akrab disapa Kaji Yes ini menegaskan bahwa setiap masukan dari legislatif sangat berharga untuk menyempurnakan arah kebijakan daerah.
"Masukan dari DPRD akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembangunan daerah, termasuk upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), revitalisasi BUMD, evaluasi regulasi pendapatan daerah, hingga penguatan tata kelola keuangan yang lebih efektif," ujar Kaji Yes.
Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), berikut adalah rincian proyeksi postur anggaran Kabupaten Lamongan untuk tahun 2027:
1. Proyeksi Pendapatan Daerah: Rp 3,099 Triliun
2. Proyeksi Belanja Daerah: Rp 3,099 Triliun
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diproyeksikan mengalami surplus sekitar Rp 85,2 juta yang akan dikelola melalui mekanisme pembiayaan daerah.
Adapun sisi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 42 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 42,085 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp 0 (nihil).
Selain menyepakati angka-angka anggaran, Badan Anggaran DPRD Lamongan juga memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di masa depan. Beberapa poin utamanya meliputi:
Optimalisasi PAD: Mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
Revitalisasi BUMD: Pembenahan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara lebih profesional.
Manajemen Aset: Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah agar lebih produktif.
Pengawasan OPD: Memperkuat pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.
Kesehatan Masyarakat: Peningkatan alokasi anggaran untuk mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh warga Lamongan.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, Pemkab Lamongan optimis pembangunan tahun 2027 akan berjalan lebih terukur dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
