Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Posisi Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Laut Arafura yang berada dalam kawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias. 

Lokasi PSN itu berada kurang lebih 180 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter.

Sisi Selatan Blok Masela beririsan dengan perbatasan wilayah laut Indonesia-Australia dengan letak Blok seluruhnya berada di wilayah Indonesia. 

Baca juga: Poskesdes Persiapan Namalomin SBT Terbengkalai Sejak 2010, Warga Harus Menyeberang Laut tuk Berobat

Baca juga: Krisis Air Bersih Meluas, Brimob Kerahkan Mobil AWC Layani 3 RT di Tanse Ambon Kota Bula

Politisi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Vll yang meliputi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya itu menegaskan bahwa salah satu proyek migas terbesar di Indonesia itu harus berjalan beriringan dengan perlindungan sektor perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Sebab menurut Anos, keberhasilan Blok Masela tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi yang mencapai sekitar US$20,95 miliar atau sekitar Rp376 triliun, maupun target produksi gas alam cair (LNG), tetapi juga dari kemampuannya menjaga ekosistem Laut Arafura.

"Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan memberikan manfaat besar bagi negara maupun produksii migas, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat," kata Anos saat diwawancarai reporter TribunAmbon.com, Senin (27/7/2026)

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. 

Mengingat WPPNRI 718 yang meliputi Laut Arafura, Laut Aru hingga bagian timur Laut Timor merupakan salah satu kawasan perikanan paling produktif di Indonesia. 

Kawasan ini juga menjadi bagian dari benteng Wallace dan segitiga Karang Dunia (Coral Triangle) yang memiliki keanekaragaman hayati laut sangat tinggi. 

Data itu menunjukkan kawasan WPP 718 menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas kapal penangkap ikan tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 2.400 kapal, sekaligus menjadi habitat ribuan spesies biota laut, mulai dari ikan, terumbu karang, mamalia laut hingga burung migran. 

Karena itu, Anos meminta seluruh aktivitas eksplorasi maupun migas menerapkan standar perlindungan lingkungan yang ketat. 

"Pengembangan Blok Masela dan keberlanjutan sektor perikanan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan secara seimbang melalui tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Untuk diketahui, Lapangan Abadi di Blok Masela sendiri merupakan lapangan gas Laut Dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia. 

Pada 16 Juli 2026 proyek ini telah resmi memulai pembangunan dengan ditandai Groundbreaking. 

Proyek ini dikembangkan oleh konsorsium yang dipimpin INPEX bersama PT. Pertamina Hulu Energi dan PETRONAS melalui skema produksi gas alam cair (LNG), gas pipa, serta penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).

Dengan besaran kepentingan yang dimiliki yakni, INPEX Masela, Ltd 65,0 persen, Pertamina 20,0 persen, Petronas 15,0 persen. 

Jenis kontrak pembagian bagi hasil produksi hingga 15 November 2055. 

Lapangan dengan cadangan gas terbesar di Indonesia ini direncanakan menghasilkan 9,5 Juta Ton per Tahun (MTPA) LNG, 150 Juta Kaki Kubik Standar per Hari (MMSCFD) gas pipa, dan 35.000 barel/hari kondensat. 

Konsep pengembangan lapangan hijau yang kompleks mencakup sistem pengeboran dan produksi bawah laut, Floating Production Storage and Offloading (FPSO), pipa gas ekspor sekitar 175 km dan Kilang LNG darat. 

Blok Masela direncanakan menghasilkan LNG bersih melalui penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung program Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan di era transisi energi. 

Pemerintah memperkirakan pembangunan proyek akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung selama masa konstruksi. 

Sementara saat memasuki fase operasi, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 800 hingga 1.000 orang, dengan komitmen mengutamakan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi. (*)