SURYA.CO.ID - Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, akhirnya buka suara terkait video viral aksi joget vulgar pada pertunjukan DJ di acara Bondowoso Digital Day, Sabtu (25/7/2026)..
Bupati Abdul Hamid menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan hingga insiden di Alun-alun Ki Bagus Asra tersebut terjadi.
Dalam hal ini, pihak Pemkab Bondowoso telah mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak panitia penyelenggara.
"Kami sudah memberikan teguran kepada penanggung jawab acara," ujar Abdul Hamid saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).
Baca juga: Terungkap Sisi Lain Video Viral Pelajar Buang Nasi MBG di Bondowoso, Wagub Jatim Emil Dardak
Menurut Bupati, penampilan sepasang pria dan wanita yang menari tak senonoh tersebut sama sekali tidak ada dalam agenda resmi.
Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengaku tidak menyangka acara yang awalnya direncanakan sebagai panggung hiburan biasa justru berubah menjadi kontroversi.
"Saya selaku pimpinan daerah memohon maaf atas kejadian ini," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa situasi di lapangan pada malam itu terjadi secara spontanitas tanpa pengawasan yang ketat.
"Tidak ada rencana seperti ini. Awalnya ada panggung bernyanyi yang kami anggap biasa. Kejadian itu di luar kendali, dan dari sisi kepatutan memang tidak pantas ditonton oleh semua kalangan umur," pungkasnya.
Insiden ini sebelumnya memantik reaksi keras dari sejumlah partai politik.
DPC PPP Bondowoso menilai pertunjukan musik DJ tersebut sarat nuansa dugem yang mencederai norma agama serta merusak citra Bondowoso yang dikenal agamis.
Mereka mendesak agar SOP hiburan publik diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Teguran serupa disampaikan Sekretaris DPC PKB Bondowoso, Tohari.
Menurut Tohari, sangat disayangkan, kegiatan yang digawangi Bapenda tersebut lepas dari pantauan, padahal statusnya adalah acara resmi pemerintah.
"Nampaknya kegiatan di alun-alun ini, saya yakin perencanaannya tidak ada yang seperti itu karena diselenggarakan oleh Pemda. Namun, pengamanan dan pengawasan atas kegiatan ini yang kurang," kata Tohari.
PKB mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengonsep acara hiburan agar tetap selaras dengan nilai-nilai lokal.
"Ada batasan yang tentunya harus disesuaikan dengan akhlakul karimah dan adat istiadat Bondowoso. Seharusnya hal seperti itu tidak terjadi," tegasnya.
Tohari menambahkan, pihaknya melalui fraksi di DPRD akan melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan apakah insiden tersebut murni kecolongan atau ada faktor lain.
"Apakah ini murni direncanakan sejak awal ada musik DJ dan joget-joget seperti itu, atau sekadar spontanitas," tutupnya.
Pihak Pemkab Bondowoso kini berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar kepatutan di setiap kegiatan publik guna menjaga marwah daerah. (Sinca Ari Pangistu)
