TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Idham Arsyad, mengusulkan pemerintah mengembangkan skema contract farming antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, hingga kelembagaan ekonomi petani di daerah.

Menurut Idham, kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung setiap hari dapat menjadi pasar yang pasti bagi petani apabila dihubungkan melalui kontrak kerja sama yang berkelanjutan.

"Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan kepastian pasar, desa mendapatkan perputaran ekonomi, dan negara semakin kuat kemandirian pangannya. Satu program strategis dapat menghasilkan beberapa manfaat sekaligus," ujar Idham kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Dia menjelaskan selama ini salah satu persoalan utama yang dihadapi petani bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil panen memiliki pembeli dengan harga yang jelas.

Menurutnya, keberadaan SPPG yang membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan berbagai komoditas pangan secara rutin dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut.

"Di sinilah peluang besarnya. Kebutuhan pangan MBG dapat dipertemukan dengan kebutuhan petani terhadap kepastian pasar. Negara tidak perlu menciptakan pasar baru karena pasarnya sudah tersedia melalui SPPG. Yang perlu kita bangun adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan SPPG dengan kapasitas produksi petani," katanya.

Idham menilai skema contract farming akan memberikan kepastian mengenai jenis komoditas, volume, kualitas, jadwal pengiriman, hingga mekanisme harga bagi kelompok tani maupun peternak.

Di sisi lain, SPPG juga dinilai akan memperoleh pasokan bahan pangan yang lebih segar, berkelanjutan, serta berasal dari sentra produksi terdekat sehingga mampu memangkas rantai distribusi dan menekan biaya logistik.

Selain itu, menurutnya, kepastian kontrak juga akan mempermudah petani memperoleh akses pembiayaan karena memiliki kepastian pembeli.

"Selama ini produksi, pembiayaan, pendampingan, dan pasar sering berjalan sendiri-sendiri. Contract farming dapat menyatukannya dalam satu ekosistem: petani berproduksi karena pasarnya tersedia, pembiayaan masuk karena ada kepastian pembeli, dan SPPG mendapatkan kepastian pasokan," ujarnya.

Karena itu, pihaknya mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait membangun proyek percontohan contract farming SPPG di sejumlah sentra produksi pangan.

Menurut Idham, pilot project tersebut dapat diawali dengan pemetaan kebutuhan pangan setiap SPPG dan kapasitas produksi kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, serta koperasi di wilayah sekitar.

Ia juga mengusulkan agar SPPG yang berhasil menjalin kemitraan berkelanjutan dengan produsen pangan lokal diberikan insentif sebagai bentuk apresiasi.

Idham menilai gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat swasembada pangan, pembangunan ekonomi desa, dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Ini bukan mengubah desain besar MBG, tetapi memperbesar daya ungkit kebijakan strategis 

Presiden. Jika daya beli negara melalui SPPG dihubungkan dengan produksi rakyat, MBG akan menjadi investasi ganda: investasi membangun generasi Indonesia yang sehat sekaligus investasi membangun petani yang lebih sejahtera dan desa yang lebih kuat," katanya.

Ia menambahkan, apabila rantai pasok MBG dapat berbasis pada produksi pangan lokal, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat desa sebagai produsen pangan.

"Anak Indonesia tumbuh sehat karena memperoleh pangan bergizi, dan petani Indonesia semakin sejahtera karena merekalah yang memproduksi pangan tersebut. Inilah efek pengganda MBG yang perlu kita bangun bersama," pungkasnya.

Resmi Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik

Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026).

 Selain Sudaryono, turut dilantik pula Marsekal TNI Purnawirawan Donny Ermawan dan Profesor Yos Sunitiyoso sebagai gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia.

Sudaryono berdiri di samping kanan kemudian disusul Donny dan Profesor Yos. Ketiganya kompak mengenakan setelan jas dan songkok hitam dibalut dengan dasi biru.

Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Sementara pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Pantauan Tribunnews di lokasi pelantikan, ketiganya tampak seksama mengikuti pelantikan. Sudaryono dan dua lainnya ikut mengucapkan sumpah yang dibacakan Presiden.

“Ini suatu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” kata Sudaryono.

Presiden menunjuk Sudaryono sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Nanik S Deyang yang mundur dari jabatannya. Sudaryono dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN definitif. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Nanik S Deyang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Pengunduran diri Nanik disampaikan melalui media sosialnya pada hari ini, Rabu (22/7/2026).

Nanik mengundurkan diri karena masalah kesehatan sehingga harus menjalani pengobatan sakit jantung di luar negeri.

Dalam unggahannya di media sosial, Nanik membocorkan calon sosok penggantinya. Menurut Nanik, penggantinya adalah sosok yang sudah ia anggap sebagai adik.

“Insyallah pengganti saya adalah “adik saya” dimana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yg menyimpang,” kata Nanik.

MBG Tender Politik Prabowo

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan komitmen politik yang tidak bisa dihentikan atau dibubarkan.

Hal itu disampaikan Sudaryono saat melakukan doorstop perdana di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), menanggapi adanya kritik yang meminta program tersebut dihentikan.

Sudaryono menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program biasa, melainkan mandat langsung dari rakyat melalui kemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden.

“Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian beliau terpilih jadi Presiden,” ujar Sudaryono lantang dihadapan awak media.

Mantan Wakil Menteri Pertanian ini menyebut aspirasi yang meminta program MBG dihentikan atau menuntut pembubaran BGN adalah hal yang keliru dan bukan merupakan ranah kewenangannya.

“Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritiknya sama dengan misalnya ‘hentikan’ atau ‘bubarkan MBG’, ‘bubarkan BGN’, saya kira itu bukan kritik. Bukan ranah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN ya,” tegasnya.

Sudaryono menambahkan, fokus utama badan yang ia pimpin saat ini bukanlah memperdebatkan keberlanjutan program, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan aman dan tepat sasaran.

“Sehingga yang kami lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola, menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui dan lansia,” jelasnya.