TRIBUNBATEN.COM, SERANG - Keputusan mendadak Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) per Senin (27/7/2026) mengejutkan publik dan berbagai kalangan.

Langkah yang dinilai tidak lazim bagi pucuk pimpinan otoritas moneter tertinggi tanah air ini langsung memicu spekulasi publik, sekaligus mendapat sorotan tajam dari akademisi terkait potensi risiko terhadap ketidakpastian pasar hingga ritme pembangunan ekonomi di daerah.

Merenspons guncangan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Pakar Ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Syaeful Bahri, mengimbau para pelaku pasar dan masyarakat agar tidak merespons peristiwa pengunduran diri ini secara berlebihan.

Baca juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur, Pengamat Untirta Ingatkan Gejolak Pasar dan Dampak ke Daerah

Menurutnya, kendati keputusan mendadak ini memberikan kejutan psikologis sementara, fundamental ekonomi nasional serta sistem tata kelola di Bank Indonesia yang solid diyakini mampu menjaga stabilitas ketahanan ekonomi.

"Pengunduran diri pejabat kunci di bank sentral secara mendadak wajar memicu respons volatilitas jangka pendek di pasar saham (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Ini adalah volatilitas psikologis akibat kejutan sentimen (market shock), bukan refleksi dari perburukan fundamental ekonomi domestik. Pasar keuangan hanya membutuhkan waktu sejenak untuk mencerna kabar ini dan memastikan kepastian transisi," ujar Syaeful Bahri saat dihubungi Tribun Banten, Senin (27/7/2026).

Syaeful menegaskan bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo harus dipandang sebagai momentum penting bagi tata kelola kelembagaan moneter di Indonesia. Bank Indonesia memiliki kerangka kerja institusional yang sangat matang, independen, dan tidak bergantung pada figur individu semata.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia untuk memimpin masa transisi.

"Penunjukan Ibu Destry Damayanti memberikan sinyal positif bagi kepastian hukum dan keberlanjutan kebijakan (policy continuity). Pengalaman serta rekam jejak beliau di bidang keuangan dipastikan mampu menjaga kredibilitas BI di mata pelaku pasar domestik maupun global," tambahnya.

Lebih lanjut, Syaeful menjelaskan bahwa arah bauran kebijakan moneter dan makroprudensial (policy mix) BI dirumuskan secara kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur.

Oleh sebab itu, komitmen untuk memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga keandalan sistem pembayaran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan akan tetap berjalan selaras dengan agenda reformasi sektor keuangan.

Tiga Rekomendasi Strategis Mencegah Spekulasi

Guna meminimalkan spekulasi politik dan ekonomi yang berlebihan di tengah dinamika kepemimpinan ini, akademisi UIN Banten ini menyampaikan tiga rekomendasi strategis bagi pemerintah dan Bank Indonesia:

• Komunikasi Publik yang Transparan dan Efektif: Pemerintah dan BI wajib menyampaikan narasi yang padu, konsisten, dan transparan mengenai proses transisi guna membendung spekulasi liar di tengah masyarakat dan investor.

• Percepatan Penetapan Gubernur Definitif: Presiden dan DPR RI diharapkan segera memproses pengusulan hingga uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) untuk calon Gubernur BI definitif sesuai mekanisme perundang-undangan secara terbuka demi memberikan kepastian jangka panjang.

• Penguatan Sinergi Moneter dan Fiskal: Koordinasi erat dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)  khususnya antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus tetap menjadi jangkar utama dalam mengawal ketahanan ekonomi nasional dan daerah.

"Pasar tidak perlu panik atau merespons secara berlebihan. Pengunduran diri ini adalah bagian dari dinamika kepemimpinan yang telah diantisipasi oleh mekanisme perundang-undangan. Selama transisi kepemimpinan berjalan transparan dan kredibel, stabilitas rupiah serta fondasi ekonomi Indonesia akan tetap terjaga secara kokoh," pungkas Syaeful.