TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996 menjadi momentum bagi jajaran DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta untuk melakukan refleksi historis sekaligus memperkuat komitmen perjuangan politik di era modern.
Bagi partai berlambang banteng moncong putih ini, realitas tersebut menjadi peringatan keras bahwa perjuangan menjaga demokrasi dan konsistensi membela HAM adalah tugas keberlanjutan yang harus terus dirawat oleh seluruh kader.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan penyerangan terhadap kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 silam bukan sekadar sejarah kelam penindasan rezim Orde Baru terhadap hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, melainkan cikal bakal spirit perjuangan yang tak boleh padam.
Menurut Eko, peristiwa yang menandai tindakan otoriter kekuasaan saat itu masih menemukan relevansinya hingga hari ini, di mana praktik kesewenangan dan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dinilainya masih membayangi perjalanan bangsa.
"Ini momentum peringatan 30 tahun di mana praktik otoriter rezim Orde Baru di dalam memberangus hak asasi manusia dan demokrasi dipraktikkan secara nyata dengan penyerangan kantor PDI. Ternyata, setelah 30 tahun berlalu, praktik pengingkaran terhadap demokrasi masih terjadi," tegasnya, di sela agenda refleksi Kudatuli, di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, Senin (27/7/2026) malam.
Guna merespons tantangan tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mengonsolidasikan seluruh elemen partai, mulai dari jajaran DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga tingkat Ranting.
Baca juga: Peringati 30 Tahun Kudatuli, DPD PDI Perjuangan DIY Gelar Panggung Rakyat dan Bagi 500 Paket Sembako
Eko menjelaskan, momentum peringatan Kudatuli dijadikan wadah perenungan bersama untuk menyalakan kembali spirit melawan segala bentuk penindasan.
Apalagi, saat ini PDIP di Kota Yogyakarta berada dalam posisi "tiga pilar" yang solid, yakni struktur partai komplet, keberadaan fraksi di DPRD Kota Yogyakarta, serta kepercayaan rakyat dalam memimpin eksekutif.
Pilar kekuasaan yang diamanatkan masyarakat ini, menurutnya, harus ditransformasikan secara nyata untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberpihakan penuh kepada rakyat.
"Hari ini kita berada pada situasi tiga pilar yang sempurna. Ini menjadi pesan bagi seluruh kader perjuangan untuk meneruskan spirit Kudatuli, bersama-sama melawan segala bentuk penindasan untuk membahagiakan hatinya rakyat," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta tersebut.
Eko menuturkan, spirit Kudatuli harus diwujudkan dalam kerja-kerja nyata pemerintah daerah yang menyentuh langsung hajat hidup warga masyarakat.
PDIP Kota Yogyakarta berkomitmen mengawal kebijakan publik agar berfokus pada lima isu prioritas, mulai dari penanganan pengangguran dan kemiskinan hingga pencegahan masalah stunting di wilayah perkotaan.
Selain dua fokus utama tersebut, persoalan lingkungan dan infrastruktur perkotaan juga menjadi perhatian serius, terutama terkait penanganan masalah sampah yang kian krusial, penataan transportasi publik, serta rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan di kawasan kota.
Tak kalah penting, prioritas kelima yang terus diperjuangkan adalah memastikan setiap warga perkotaan memiliki akses terhadap hunian yang layak melalui dukungan penuh terhadap program Bedah Rumah.
"Intinya, bagaimana kita memperjuangkan demokrasi ini 100 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 100 persen untuk membahagiakan hatinya rakyat. Kami mencocokkan hati dan mengompakkan langkah untuk berjuang bersama masyarakat," pungkas Eko. (*)
