WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perdebatan mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat.

Kali ini, sejumlah aktivis perempuan dari organisasi Cipayung Plus menilai program prioritas nasional tersebut tidak cukup dipandang dari pilihan 'ditutup' atau 'dilanjutkan', melainkan perlu dievaluasi secara menyeluruh dari aspek tata kelola, anggaran, hingga dampaknya bagi masyarakat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk 'MBG: Tutup atau Lanjut?' yang digelar Ruang Suara Perempuan Cipayung bersama Together For President di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (27/7/2026) malam.

Diskusi menghadirkan perwakilan perempuan dari HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan KAMMI. Meski membawa sudut pandang berbeda, para peserta sepakat bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai perbaikan.

Kabid Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI, Masnia Ahmad, menyoroti persoalan kelembagaan yang dinilai masih belum kuat. Menurut dia, tanpa sistem pengawasan yang jelas, program MBG berpotensi menghadapi tumpang tindih birokrasi lintas sektor.

Ia mendorong agar organisasi perempuan dilibatkan secara aktif dalam pengawasan program, sementara sekolah diberi peran lebih besar sebagai pengelola langsung.

“Kebijakan MBG bukan hanya peran pemerintah, tapi juga seluruh elemen yang terlibat,” ujar Masnia dalam siaran tertulis pada Selasa (28/7/2026).

Baca juga: Pemerintah Diminta Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Dugaan Masuknya Kepentingan Zionisme

Sementara itu, Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah, Ainun Samidah, mengingatkan agar rantai pasok program MBG tidak didominasi korporasi besar sehingga menggeser peran UMKM lokal, khususnya usaha yang dijalankan perempuan.

Menurutnya, masih banyak potensi pemasok pangan dari daerah yang bisa diberdayakan untuk mendukung keberlangsungan program.

“Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah,” kata Ainun.

Dari sisi dampak program, Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI, R. Elisabet Natalia, menilai perlu ada ukuran yang jelas untuk menilai manfaat MBG terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis data agar manfaat sosial program dapat diukur secara objektif.

“Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan,” ujarnya.

Sorotan lain datang dari aktivis perempuan PMKRI, Kristina Elia Purba, yang menilai masih terdapat ketimpangan dalam implementasi program di lapangan. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan penggunaan APBN serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi selama pelaksanaan program.

“Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di wilayah 3T dan tata kelola APBN yang sistematis,” kata Kristina.

Sedangkan Bendahara Bidang Perempuan PP KAMMI, Nuraz Anami, menyoroti aspek keberlanjutan anggaran MBG di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.

“Banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi,” ujar Anami.

Selain pemaparan narasumber, forum juga diwarnai masukan dari peserta yang menilai kebutuhan masyarakat tidak hanya terkait penyediaan makanan bergizi, tetapi juga perbaikan infrastruktur pendukung dan sistem layanan gizi yang lebih terstruktur.

Sebagai penutup, forum merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain mendorong audiensi dengan pemangku kebijakan, memperkuat pengawasan berbasis data dari masyarakat, membangun sistem pelaporan digital berbasis warga, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memperbaiki tata kelola rantai pasok dan keamanan pangan.

Moderator diskusi, Melati Sari Maisara, menyimpulkan bahwa program MBG membutuhkan pengawasan partisipatif yang lebih kuat, evaluasi berbasis data lapangan, serta keterlibatan perempuan sebagai pengawal kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Seluruh hasil diskusi dan rekomendasi tersebut akan dirangkum oleh Ruang Suara Perempuan Cipayung untuk disampaikan sebagai masukan kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.