TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA — Ancaman kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Di tengah ancaman tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dihadapkan pada tantangan pelik yakni ketiadaan anggaran operasional untuk dropping (penyaluran) air bersih di tingkat provinsi.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD DIY kini mempercepat penetapan Surat Keputusan (SK) Siaga Darurat Hidrometeorologi Kekeringan guna membuka akses Bantuan Tidak Terduga (BTT) dan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY, Tito Wicaksono, menegaskan bahwa pihaknya telah merancang skenario mitigasi sejak jauh hari bersama instansi terkait, meski dinamika cuaca dan birokrasi terus bergulir.
"Pada awalnya, sebelum memasuki musim kemarau, kami sudah berkonsolidasi dengan BPBD kabupaten kota. Kami sudah melakukan rapat koordinasi tiga kali termasuk dengan BMKG. Langkah dan rekomendasi di BMKG. Puncak musim kemarau akan terjadi di Agustus ini. Kita waktu itu, memang menyiapkan langkah-langkah. Sk siaga darurat di tiap kabupaten kota diakhir bulan Juli, ini waktu rapat April Karena waktu itu belum ada permintaan droping air. Kami masih menunggu, saat itu sampai Juni masih ada hujan meskipun intensitasnya kecil. Awal juli kami rapat BMKG, SK siaga darurat hidrometeorologi kekeringan itu di Gunungkidul, Bantul, Sleman. provinsi sudah mengeluarkan SK, saat ini sudah melalui proses di biro hukum Pemprov," ungkap Tito, Selasa (28/7/2026).
Hingga akhir Juli ini, mayoritas kabupaten di DIY telah berstatus Siaga Darurat. Namun, Kabupaten Kulonprogo masih dalam tahap pemantauan durasi hari tanpa hujan.
"Yang belum menetapkan SK itu Kulonprogo, masih menunggu 60 hari tidak hujan. Jatuhnya di 30 Juli ini. Kemungkinan awal Agustus mengeluarkan SK Siaga Darurat Hidrometeorologi Kekeringan," tambah Tito.
Tito menjelaskan bahwa SK tersebut merupakan instrumen hukum yang sangat krusial. Tanpa status darurat, pemerintah daerah tidak dapat mengakses anggaran cadangan atau meminta intervensi berskala besar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terkait penyaluran bantuan logistik air bersih yang mendesak, BPBD DIY mengambil strategi pintas agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan tanpa harus membebani birokrasi tingkat provinsi.
"Provinsi akan mengumpulkan proposal dari kota kabupaten, akan kami usulkan ke BNPB untuk mendapatkan bantuan yang nanti akan diakses langsung BNPB ke masyarakat. Tidak berputar melalui kami, Langsung BNPB turun ke masyarakat," tegasnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi BPBD DIY tahun ini adalah ketiadaan anggaran khusus untuk menyalurkan air bersih akibat efisiensi fiskal yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"BPBD anggaran droping air tidak ada. Duku dicoret TAPD, kami punya truk tangki dua unit sudah dipinjam oleh kabupaten Kulonprogo. Kami berusaha menyampaikan TAPD, belanja tidak terduga kami akses untuk Kami masih menunggu, siaga darurat belum ditandatangani, karena masih proses. Kami baru mau bergerak untuk mencoba ada pergeseran Belanja tidak terduga karena syaratnya ada darurat. Karena ini juga melalui pembicaraan di dewan. Tahun lalu dicoret, karena itu kondisi fiskal DIY. Jadi ini tidak hanya DIY, semua Provinsi itu ada Kondisi fiskal dengan transfer pusat ke daerah itu berikut. Terdampak efisiensi," papar Tito.
Lebih lanjut, ia membeberkan perhitungan logis di balik pencoretan anggaran dropping air oleh provinsi. Jarak tempuh yang jauh dan lonjakan harga bahan bakar menjadi faktor utama.
"Untuk dropping air dibidang logistik. Kondisi fiskalnya memang Kami usulkan dicoret, mau melaksanakan droping air dari kota ke kabupaten kan jauh. Apalagi BBM naik, otomatis biaya operasionalnya juga naik. Kami juga tidak boleh pakai solar subsidi. Kalau dari kantor BPBD DIY yang berada di kota Jogja, maka kami coret karena biaya operasionalnya juga membengkak. Karena lebih murah. Karena kebutuhan pertangki dulu 200 penganggarannya bisa lebih," jelasnya.
Melihat potensi kekeringan yang diprediksi akan berlangsung panjang hingga tahun depan, BPBD DIY telah menyiapkan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada bulan November, saat awan hujan mulai terbentuk.
"Kemuningkina 2027 juga masih kekeringan. Karena elnino kali ini memperkuat kekeringan di wilayah Indonesia. Manaka di November sudah ada awan hujan bisa dilakukan oprasi modifikasi cuaca, dimana hujan bisa diturunkan agar tidak terjadi kekeringan. Syaratnya utamanya Provinsi kabupaten maupun provinsi bisa mengusulkan ke BMKG maupun BNPB, karena mereka punya anggaran oprasi modifikasi cuaca. Syaratnya Daerah itu SK darurat hidrometeorologi kekeringan. Di November sudah mulai terbentuk awan hujan, tapi memang masih ada wilayah yang belum turun guna . Nah itu yang akan dipicu dengan modifikasi cuaca. Dan ini sudah beberapa droping air. Jadi arah angin, ditembak di posisi jogja jatuhnya di Klaten juga bisa. Makanya harus melakukan modifikasi cuaca harus melihat cuaca, ada siklon enggak yang membawa angin kemana," urai Tito.
Di sisi lain, BPBD DIY berupaya mengubah paradigma penanganan kekeringan agar tidak terus bergantung pada bantuan tangki air yang bersifat sementara (reaktif) setiap tahunnya.
"Kita pengennya berkelanjutan, biar tidak tiap tahun dropping air. Kami mengupayakan bagaimana temen-teman PU melakukan intervensi maupun CSR perusahaan sebagai tanggung jawab lingkungan untuk membantu penyediaan sumur bor. Mengangkat air dari air permukaan dengan bak tampung, dengan pipanisasi atau sambungan," harapnya.
Kekhawatiran BPBD DIY sangat beralasan jika merujuk pada data Stasiun Klimatologi (Staklim) BMKG Yogyakarta. Kepala Staklim BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas, memaparkan bahwa puncak kemarau memang akan jatuh pada bulan Agustus 2026 seiring menguatnya El Nino.
"Musim kemarau sudah dimulai April-Mei. Puncaknya kami prediksi pada Agustus 2026, sedangkan akhir musim kemarau sekitar November dasarian pertama hingga kedua," ujar Reni, Senin (27/7/2026) kemarin.
Ancaman mundurnya musim hujan juga mengintai jika fenomena anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik ini makin intens.
"Kalau El Nino berkembang menjadi kuat, awal musim hujan bisa lebih mundur lagi. Prediksi terbaru menunjukkan El Nino berada pada kategori moderat mulai Juli dan berpotensi menjadi kuat pada Agustus hingga Desember," kata Reni.
Merespons suhu panas yang dirasakan warga DIY belakangan ini, Reni meluruskan bahwa itu bukanlah gelombang panas.
"Yang dirasakan masyarakat bukan gelombang panas, tetapi suhu yang lebih terik karena langit cenderung cerah sehingga radiasi matahari diterima permukaan bumi secara maksimal," jelasnya.
"Kemungkinan besar suhu maksimum bisa mencapai 37 derajat Celsius," beber Reni.
Selain suhu siang yang menyengat, BMKG juga mengingatkan suhu dingin pada malam hari (bediding) serta alarm kewaspadaan mengenai ketiadaan curah hujan di hampir seluruh wilayah DIY.
"Potensi hujan pada Agustus sangat kecil. Dari monitoring HTH, hampir seluruh wilayah DIY sudah berada pada status waspada kekeringan. Artinya, umumnya sudah lebih dari 21 hari tidak turun hujan," pungkas Reni.
