Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan akan disinergikan antara Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), PT Pos Indonesia, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Hal itu disampaikan Mensos usai menghadiri Rapat Koordinasi KDKMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (28/7/2026).
"Nanti pada akhirnya semua akan bersinergi," ujar Gus Ipul.
Ia menjelaskan, saat ini penyaluran bansos—baik Bansos Sembako maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)—masih berjalan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Namun, pemerintah mulai menguji coba keterlibatan koperasi desa.
"Ini masih terus kami simulasikan. Selama ini penyaluran bansos lewat Himbara atau PT Pos, dan sekarang kami akan coba untuk menyalurkannya di KDMP," kata Gus Ipul.
Ia memaparkan, penyaluran bansos dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali atau sebanyak empat kali dalam setahun.
"Bansos kami ada dua jenis. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki beberapa komponen. Kedua, Bansos Sembako atau bantuan pangan non-tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan. Selama ini disalurkan setiap tiga bulan sekali," paparnya.
Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos melalui KDMP saat ini memang belum berjalan penuh, tetapi proses simulasi terus dimatangkan. Ia menegaskan, agen bank yang membuka layanan di KDMP secara otomatis memegang data penerima manfaat.
"Otomatis banknya punya data, karena sementara ini yang melayani tetap bank, hanya saja agennya ditempatkan di KDMP," ucap Gus Ipul.
Ia menambahkan, uji coba di 900 titik lokasi koperasi desa bertujuan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membelanjakan uang bansosnya secara langsung di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
"Program non-tunai ini memang dirancang sesuai kebutuhan mereka agar bisa dibelanjakan di tempat yang dekat. Kehadiran KDMP diharapkan dapat membuat penerima manfaat mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih kompetitif," sambung Gus Ipul.
Meski ke depan akan bersinergi dengan koperasi desa, Gus Ipul memastikan PT Pos Indonesia tetap memiliki peran penting, khususnya untuk menjangkau kelompok masyarakat tertentu yang sulit dijangkau jaringan perbankan.
"PT Pos tetap melayani daerah yang tidak bisa dijangkau perbankan, misalnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau penerima manfaat yang merupakan lansia dan penyandang disabilitas sehingga bantuan harus diantar langsung ke rumah. Namun, untuk layanan lewat PT Pos ini memang ada biaya operasionalnya," pungkas Gus Ipul.
