TRIBUNGORONTALO.COM -- Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang, peta dukungan terhadap calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengerucut.

Sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di kawasan Indonesia Timur dikabarkan telah menyepakati dukungan kepada KH Marsudi Syuhud.

Ketua I PCNU Kota Tual, Juni Tamsil Kilwo, mengatakan komunikasi antarpengurus di wilayah timur terus dilakukan untuk menyatukan sikap menjelang forum muktamar.

Baca juga: Bank Dunia Usul Ambang PKP Dipangkas Jadi Rp 500 Juta, Dinilai Perluas Basis Pajak

Menurutnya, dinamika yang berkembang di lingkungan PBNU saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang dinilai mampu membawa pembaruan sekaligus menjaga organisasi tetap independen.

"Dari tahun ke tahun, dari muktamar ke muktamar, selalu ada hal yang baik dan ada yang kurang baik. Di tengah hiruk-pikuk elite PBNU saat ini, harapan kami ke depan adalah menampilkan figur yang lebih bagus dan amanah," ujar Juni Tamsil Kilwo.

Ia menjelaskan konsolidasi dukungan tersebut melibatkan pengurus NU dari berbagai wilayah di Indonesia Timur, mulai dari enam provinsi di Sulawesi, dua provinsi di Maluku, hingga enam provinsi di Papua.

Menurut Juni, kekuatan yang telah berkomunikasi mencakup sekitar 10 PWNU dan 11 PCNU lokal, dengan total lebih dari 203 PCNU yang tersebar di kawasan Indonesia Timur.

Juni menyebut komunikasi antarwilayah masih terus berlangsung dan deklarasi dukungan akan disampaikan pada waktu yang telah ditentukan.

"Kami sudah berkomunikasi dan sepakat menyatukan suara untuk Kiai Marsudi Syuhud. Komunikasi terus berjalan intensif dan pada saatnya nanti deklarasi dukungan resmi akan disampaikan secara terbuka," katanya.

Nilai Rekam Jejak KH Marsudi Syuhud

Juni mengungkapkan, dukungan kepada KH Marsudi Syuhud diberikan karena yang bersangkutan dinilai memiliki pengalaman serta kapasitas yang memadai untuk memimpin PBNU.

Ia menyebut KH Marsudi Syuhud dikenal sebagai ulama yang memiliki latar belakang di bidang ekonomi syariah, mengelola pondok pesantren, aktif dalam dialog lintas agama, serta memiliki rekam jejak yang dinilai baik.

"Beliau dikenal sebagai sosok ulama berlatar belakang ekonomi syariah, memiliki pondok pesantren, aktif dalam dialog lintas agama, serta memiliki rekam jejak integritas yang kuat," ujarnya.

Selain faktor tersebut, Juni juga menyinggung harapan agar kepengurusan PBNU mendatang tetap menjaga independensi organisasi dan tidak terpengaruh kepentingan politik praktis.

Ia menilai kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan sebagian pihak yang tidak menginginkan Ketua Umum PBNU berasal dari kalangan pejabat pemerintah.

"Kami ingin PBNU ke depan tidak terkontaminasi dengan politik praktis dan tidak bergantung pada pihak luar. PBNU harus mandiri. Beliau (KH Marsudi Syuhud) adalah sosok yang tidak tergiur harta, berwawasan internasional, dan sangat cocok memimpin PBNU ke depan," pungkasnya. (*)