TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Kabar mengenai reshuffle atau perombakan kabinet di era Presiden Prabowo Subianto kembali hangat dibicarakan.
Perombakan kabinet dinilai menjadi hal yang mendesak menjelang dua tahun masa pemerintahan untuk mengevaluasi menteri yang kinerjanya buruk, memicu kegaduhan, hingga terseret persoalan hukum.
Langkah evaluasi dan perombakan kabinet tersebut dinilai penting demi perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
Keberadaan menteri-menteri yang kerap melakukan kesalahan teknis maupun komunikasi di ruang publik kini menjadi sorotan utama.
"Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder, dan ada kegaduhan di ruang publik," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Mengenai nama-nama figur yang layak diganti, detail spesifik sengaja tidak disebutkan mengingat sensitivitas politik yang ada.
Namun, terdapat tiga kriteria utama kementerian yang dinilai wajib masuk dalam daftar evaluasi.
Kriteria pertama menyasar kementerian yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat, terutama di sektor perekonomian.
"Tentu sensitif kalau disebut siapa menterinya siapa yang mesti diresuffle. Tapi ada kriteria yang layak dievaluasi. Pertama, kinerja lintas kementerian yang urusi persoalan ekonomi secara umum. Karena yang disorot publik saat ini soal kinerja ekonomi," ucap Adi.
Kriteria kedua difokuskan pada kementerian yang belakangan ini memicu polemik internal.
Kegaduhan di tingkat birokrasi dinilai dapat merusak efektivitas kerja serta mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Kedua, menteri yang disorot karena ada kegaduhan misalnya karena isu mutasi di internal kementerian dan atau lain sebagainya," jelasnya.
Sementara itu, kriteria ketiga berkaitan erat dengan masalah integritas dan penegakan hukum.
Sektor kementerian yang terseret atau dikaitkan dengan isu hukum dinilai perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat.
"Ketiga, kementerian yang dikait-kaitkan dengan indikasi persoalan hukum. Mesti sejauh ini tak ada bukti apapun, tapi isu semacam ini sudah terlampau menimbulkan kegaduhan," tambahnya.
Evaluasi terhadap jajaran kabinet ini dinilai krusial lantaran kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum berpotensi terganggu menjelang tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo. Kinerja menteri yang tidak maksimal dikhawatirkan dapat membendung capaian pemerintah.
"Sangat mendesak untuk evaluasi kinerja menteri kan jelang 2 tahun pemerintahan. Sebenarnya, kepuasaan publik atas kinerja personal Presiden Prabowo sebenarnya masih tinggi," kata Adi.
"Namun, jika ditanya secara umum soal kinerja pemerintahan mungkin saja menurun, itu bisa terjadi karena faktor kinerja menteri yang tak perform dan tak maksimal bahkan hanya timbulkan kegaduhan. Itu artinya, citra kinerja menteri yang tak oke, malah jadi merembet ke pemerintah," pungkasnya.
