Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap memfasilitasi kemudahan perizinan sekaligus menyusun tata kelola distribusi LPG 3 kg bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dukungan teknis ini telah dimasukkan ke dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang digodok.
"Dukungan dari Kementerian ESDM sudah ada di dalam draf (perpres), ya. Itu bagaimana tata kelola distribusi (LPG 3 kg), dan yang kedua adalah memfasilitasi kemudahan perizinan dan lain-lain," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman ketika ditemui setelah konferensi pers terkait rancangan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan KDKMP, dikutip dari Antara, Rabu (29/7/2026).
Laode menjelaskan bahwa keterlibatan Kementerian ESDM sangat krusial karena KDKMP bakal menjadi wadah baru dalam rantai penyaluran tabung gas melon tersebut.
"(Peran ESDM) di distribusi LPG 3 kg. Kan LPG subsidi," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa KDKMP disiapkan sebagai jaringan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi serta bantuan resmi. Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, hadirnya koperasi merah putih tidak akan mematikan usaha warung atau UMKM sejenis milik warga sekitar.
Pemerintah mematok target sebanyak 25 ribu Koperasi Merah Putih dapat mulai beroperasi pada kisaran Agustus–September 2026. Jumlah tersebut ditargetkan terus meluas hingga mencapai 35.862 unit pada akhir tahun.
Agar seluruh proses berjalan lancar, Zulhas berharap aturan mengenai tata kelola KDKMP ini bisa rampung dalam kurun sepekan sebagai acuan operasional di lapangan. “Mudah-mudahan minggu ini selesai tata kelolanya agar semua bisa punya pegangan yang sama,” kata Zulhas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa peran KDKMP bukanlah seperti supermarket, sehingga tidak akan bersaing dengan warung warga.
"Selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” ujar Zulhas usai rapat tertutup dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (28/7/2026).
Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga bisa berfungsi sebagai off taker, terutama pada produk pertanian.
"Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan Rp 6.500 kerjasama dengan Bulog,” ucap Zulhas.
Menurut dia, apabila nanti saat koperasinya berjalan dengan baik, maka bisa dikembangkan lagi.
"Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker," jelas Zulhas.
Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, fungsi utama koperasi adalah memotong rantai pasok agar tidak menjadi terlalu panjang.
"Koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Misal dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat," ucap Amran.
Dia bahkan mengaku pihaknya pernah menghitung pemotongan rantai pasok dan banyak sekali keuntungan jika benar bisa berhasil.
"Kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan Rp 313 triliun. Katakanlah koperasi dapat Rp 50 triliun saja, artinya Rp 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditas bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik. Konsumen yang biasanya beli 1 kilogram bisa menjadi 1,5 kilogram, jelas Andi Amran.
