TRIBUNNEWS.COM - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar, masih terjadi di sejumlah daerah.

Dalam beberapa pekan terakhir, antrean untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dilaporkan terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Jambi, hingga Lampung.

Panjangnya antrean BBM jenis Pertalite dan Solar itu disebut merupakan efek domino dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Kondisi antrean tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menganggu kelancaran distribusi.

Selain itu, memicu ketidakseimbangan pasokan jika tidak diimbangi dengan perilaku konsumsi yang bijak dari masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Sebelas Marat (UNS), Mulyanto menilai perlu langkah yang lebih komprehensif untuk mengatasi antrean panjang di SPBU.

Ekonom menjelaskan, langkah pertama yang harus menjadi perhatian yakni memastikan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran.

Pertalite dan Solar merupakan barang yang mendapat subsidi negara.

Sehingga manfaatnya semestinya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Bukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran," kata Mulyanto saat dihubungi redaksi Tribunnews.com dari Kantor Tribunnews Solo di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2026).

Baca juga: Antrean Panjang di SPBU Pontianak Jadi Sorotan, Pertamina Tambah Pasokan BBM dari Kapal

Selain membenahi penyaluran subsidi, pemerintah juga perlu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Satu di antaranya dengan memperluas kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat.

"Pemerintah harus terus mengusahakan agar pendapatan masyarakat juga ikut naik, caranya perluas kesempatan kerja," ungkap dia.

Di sisi lain, lanjut Mulyanto, pemerintah juga perlu menjaga agar harga kebutuhan pokok, seperti sembako, tetap stabil.

Pengendalian harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Sehingga, beban ekonomi tidak semakin berat ketika terjadi dinamika harga energi.

"Barang-barang yang masuk kategori kebutuhan pokok seperti sembako usahakan tidak ikut naik," tandas dia.

Mulyanto melanjutkan, untuk masyarakat yang benar-benar belum memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui bantuan sosial (bansos).

"Beri bansos tunai dan nontunai bagi keluarga yg benar-benar tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup layak," bebernya.

Selain itu, menurut Mulyanto, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang menggunakan BBM subsidi sebagai penunjang mata pencaharian, seperti petani dan nelayan.

"Alokasi BBM kepada petani atau nelayan harus melalui jejaring khusus agar tidak bersaing dengan pihak-pihak yang berpendapatan cukup atau berpendapatan menengah ke atas," jelas dia.

"Pihak-pihak yang menggunakan BBM subsidi untuk mata pencaharian sehari-harinya harus menjadi prioritas yang utama dan pertama," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)