TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Soliditas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bogor mendapat ujian jelang Musyawarah Daerah (Musda) pada Jumat (31/7/2026).

Kini muncul gerakan penolakan terhadap salah satu figur yang akan menjadi bakal calon ketua.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda DPD II Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardhana mengatakan pelaksanaan Musda Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat ditargetkan selesai 31 Agustus 2026.

Golkar Kota Bogor akan menggelar sidang Musda di Gedung Braja Mustika, Jalan Dr. Semeru, Bogor Barat, Kota Bogor mulai pukul 13.30 WIB.

"Setelah Musda tingkat kabupaten/kota, pengurus diminta melaksanakan Musyawarah Kecamatan paling lambat Oktober, dilanjutkan Musyawarah Kelurahan maksimal Desember tahun ini. Sehingga konsolidasi dari tingkat kota hingga kelurahan akan tuntas pada akhir tahun," kata Eka.

Menurutnya dengan tahapan tersebut maka konsolidasi Partai Golkar dari tingkat kota hingga kelurahan rampung pada akhir 2026 nanti.

Panitia juga sudah membuka pendaftaran bakal calon Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bogor.

Pendaftaran mulai dibuka pukul 00.01 WIB Rabu (29/7/2026) sampai pukul 20.00 WIB Kamis (30/7/2026).

Setelah pendaftaran ditutup, panitia akan melakukan verifikasi persyaratan bakal calon.

 Ketentuan tersebut mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar serta petunjuk pelaksanaan dari DPP.

"Syarat dan kriteria bakal calon berpedoman penuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, serta akan dijelaskan secara rinci oleh Panitia Penyelenggara," katanya.

Jelang Musda justru muncul gerakan menolak satu figur untuk maju sebagai bakal calon ketua.

Penolakan muncul dari Heru Cahyono, Erlangga Pramada, dan Naufal Haadi.

Baca juga: Musda Jawa Barat Sukses, Partai Golkar Mulai Konsolidasi di Kota Bogor : Komunikasi Kader Harus Baik

Mereka menyatakan penolakan terhadap Rusli Prihatevy untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bogor.

Steering Committee M. Aleksander menekankan bahwa semua kader memiliki hak untuk mencalonkan diri.
 
"Saat ini tahapan resmi pendaftaran belum dimulai. Belum ada pengambilan formulir maupun penetapan siapa saja yang akan mendaftar, sehingga penolakan yang muncul sebelumnya tidak berdasar dan belum sesuai prosedur. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Golkar," katanya.
 
Ia mengatakan panitia Musda akan melaporkan pergerakan tersebut ke pengurus partai tingkat provinsi.

Baca juga: Sosok Mossad Kennedy Refra Anak John Kei, Atlet Muaythai dan Advokat, Ramai Isu Ikut Musda Golkar

"Seluruh kader berhak sama dan setara untuk maju sebagai bakal calon sesuai kriteria dalam Petunjuk Pelaksanaan DPP. Kita berharap situasi tidak semakin meruncing demi kelancaran Musda XI Kota Bogor yang aman, tertib, dan sesuai mekanisme. Terkait sanksi, panitia akan melaporkan perkembangan ini ke tingkat provinsi sesuai hasil pemantauan selanjutnya," katanya.
 
Dengan adanya gerakan tersebut, ia menegaskan kader Partai Golkar tidak terpecah dan tetap solid.

"Sampai saat ini hal tersebut tidak mengganggu kekompakan kader. Partai Golkar adalah partai berbasis kader, dan dukungan terhadap proses Musda sudah terlihat dari persiapan yang berjalan lancar bersama seluruh pemangku kepentingan," katanya.

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t