TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hubungan harmonis antara Partai NasDem dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution kini jadi perbincangan. Publik mencurigai ada segelitir oknum yang mau merusak hubungan tersebut.

Partai NasDem jadi sorotan tajam gegara ulah oknum kadernya di pimpinan DPRD Sumut, Ricky Anthony. Tanpa dasar yang jelas, Ricky menuduh Bobby arogan karena walkout di Rapat Paripurna, Selasa 21 Juli lalu.

"Pernyataan Ricky Anthony yang menyebut Gubsu arogan, itu tidak berdasar. Padahal tatib paripurna sudah dijalankan. Harusnya Pimpinan DPRD Sumut yang mengendalikan. Bukan lempar bola menuduh orang lain arogan. Ini membuat kita berasumsi macam-macam," kata Pengamat Politik USU, Fredyk Boven Ekayanta S.I.P M.I.P, Selasa (28/7/2026).

Dosen FISIP USU itu menyadari hubungan antara NasDem dengan Bobby sangat harmonis. Bahkan Bobby kerap menegaskan bahwa Ketum NasDem Surya Paloh sebagai guru politiknya.

Dengan adanya pernyataan Ricky Anthony yang menyudutkan itu, Fredyk mencurigai ada persoalan di internal NasDem Provinsi Sumut yang ingin menciderai hubungan harmonis tersebut.

"Dari pola-polanya bisa kita interpretasikan ada kemungkinan mengarah ke sana (menciderai hubungan NasDem-BN). Apakah itu soal elektoral, atau bisa saja karena persoalan bisnis yang terganggu karena gencarnya Gubernur menegakkan aturan atau sebagainya. Atau seperti abang bilang tadi ada mungkin dendam pribadi oknum di NasDem sendiri. Dan ini banyak terjadi juga di daerah lain," urai Fredyk.

Baca juga: Alasan Gubernur Bobby Walk Out Saat Paripurna di DPRD, OPD juga Diajak Keluar

"Jika persoalan pribadi itu dibawa ke sikap partai lalu kemudian menuduh pribadi seseorang dengan narasi negatif, saya khawatir nanti NasDem akan dianggap sedang memainkan politik kotor dengan menyerang Bobby Nasution," tambah Fredyk.

Pengamat Politik USU lainnya, Agus Suriyadi, menyayangkan narasi negatif yang dilontarkan Ricky Anthony kepada Bobby. Menurutnya, statement itu kontraproduktif dengan semangat kesejahteraan masyarakat yang gencar ingin diwujudkan Pemda.

"Pemda ini kan eksekutif dan legislatif. Maka saya menilai itu kontraproduktif ya. Ini bukan hanya soal NasDem saja," kata Agus Suriyadi.

Agus mengakui pernyataan Ricky Anthony itu membuat publik berasumsi liar.

"Karena sepengetahuan kita hubungan NasDem dengan Gubernur itu harmonis ya. Kalau begini, ya asumsinya kan jadi liar. Ya seperti itu tadi ada yang bilang NasDem sedang menyerang Gubernur, padahal ini kan oknum ya. Jadinya gara-gara nila setitik rusak susuk sebelanga," kata Agus Suriyadi.

Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony menuduh Gubernur Bobby arogan karena walkout pada Rapat Paripurna Selasa 21 Juli 2026.

"Itu hak politik Gubernur karena yang diinterupsi juga bukan hal yang substantif karena menyangkut kuorum atau tidak. Kalau dikatakan arogan, itu kurang tepat," tukas Agus.

Terpisah, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Dr Fakhrur Rozi menilai staement Ricky Anthony dapat dipandang sebagai representasi sikap politik masing-masing partai dan sesuai arahan pimpinan partai masing masing.

"Secara umum, diarahkan atau tidak, pernyataan setiap anggota DPRD itu ya sikap pimpinan partai politiknya," kata Fakhrur Rozi.

Namun dia menilai keputusan Gubsu meninggalkan ruang sidang juga dapat dipahami sebagai upaya gubernur untuk tetap menghormati lembaga legislatif yang memiliki dinamika politik tinggi.

“Respons yang muncul setelah itu, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, merupakan hal yang wajar dalam politik. Di DPRD ada banyak partai politik dengan pandangan yang berbeda-beda, sehingga reaksi yang muncul juga beragam,” ujarnya.

Baca juga: Gubsu Bobby Nasution Walk Out Saat Rapat Paripurna, Ngaku Heran Bahas Soal Kuorum Berulang Kali

Alasan Walkout

Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution ungkap alasan walk out saat rapat paripurna di DPRD Sumut pada Selasa (21/7/2026) lalu.

Adapun Gubsu Bobby Nasution mengungkap alasannya walk out atau meninggalkan rapat paripurna di DPRD Sumut.

Bobby mengatakan sebelum dia walk out, ada persoalan internal DPRD yang diperdebatkan terkait kuorum rapat. Padahal menurut dia, seluruh rangkaian rapat paripurna sebenarnya telah selesai. 

"Itu masalah kuorum katanya kan dibahas lagi. Saya rasa rapat yang jadwalnya jam 09.00 sudah dimulai, walaupun ngaret. Masalah kuorum tidak kuorum, kan rangkaian paripurna sudah selesai." 

"Di akhir (kegiatan) malah dipertanyakan lagi dan diperdebatkan sesama anggota DPRD," kata Bobby saat ditanya wartawan di Deli Park Mall, Sabtu (25/7/2026).

Keheranan Bobby soal kuorum Bobby pun merasa heran, karena dari informasi yang diterimanya bahwa fraksi yang mempersoalkan soal kuorum ini, justru fraksi yang paling sedikit hadir.

"Setahu saya yang disampaikan ke saya ya nanya masalah kuorum enggak kuorum. Kalau enggak salah fraksinya yang paling sedikit hadir. Disampaikan ke saya. Saya enggak tahu benar atau tidak karena bukan saya yang megang absennya," ujarnya. 

Menurut Bobby, persoalan tersebut sepenuhnya menjadi urusan internal DPRD sehingga pihak eksekutif tidak perlu terlibat dalam perdebatan yang terjadi.

"Ya sudah itu antara mereka, antara anggota DPRD ke anggota DPRD. Mereka bilang ada rapat bersama, itu urusan mereka, bukan urusan kami yang eksekutif," ucapnya. 

Bobby mengatakan, lalu dirinya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) memilih meninggalkan ruang rapat karena memiliki agenda lain setelah seluruh rangkaian paripurna selesai.

"Saya rasa karena ada kegiatan lain kami tinggalkan lokasi. Kalau sudah selesai, ya selesai. Yang dibahas masih masalah itu terus," katanya. 

Menanggapi pertanyaan mengenai alasan dia mengajak jajaran OPD ikut meninggalkan ruang sidang, Bobby menegaskan OPD hadir sebagai bagian dari unsur eksekutif yang diundang dalam rapat paripurna. 

"Ya tadi kan OPD bukan bagian legislatif. Kami hadir di sana yang punya kegiatan DPRD kami di sana sebagai eksekutif undangan makannya hadir di sana, Kalau yang misalnya ribut internal mereka, masa eksekutif nguping," kata Bobby.

Sebelumnya pantauan Tribun Medan, awalnya ada dua Rapat Paripurna yang sedang berlangsung di Gedung DPRD. 

Rapat pertama membahas tentang jawaban Fraksi terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD TA 2025.

Dalam rapat ini, berjalan lancar. Namun pada saat rapat kedua tentang penyampaian laporan Badan Anggaran dan pembacaan konsep keputusan bersama Antara DPRD dengan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025 selesai, ada sejumlah anggota dewan yang interupsi.

Interupsi itu datang dari Fraksi PDI-P, Syahril Siregar.

Ia mengatakan persetujuan itu bisa didapatkan apabila sudah kuorum (jumlah minimum anggota DPRD terpenuhi).

"Interupsi pimpinan, paling tidak pimpinann harus membacakan berapa yang setuju dan tidak setuju. Kedua, perlu dilakukan dan perlu dilihat apa saja penandatanganan yang Notabenenya tentang Ranperda APBD Sumut perlu memperhatikan Tatib," jelasnya. 

Menurutnya, perlu adanya penandatanganan lebih kurang 2/3 anggota DPRD Sumut yang harus tandatangan secara langsung dan hadir secara fisik.   

"Sama-sama kita ketahui fraksi di DPRD Sumut menyambut hangat pelaksana APBD.

Saran pendapat setelah kunjungan ke lapangan ada yang sesuai dan tidak sesuai di lapangan tentu menjadi catatan ke depan.

Maka dari itu, kalau melihat tatib disebutkan, dinyatakan dengan jumlah kehadiran berapa jumlah yang hadir dan orang yang hadir supaya Tatib tetap bisa menjaadi panutan," jelasnya.   

Baca juga: Mantan Sopir yang Mencuri dan Bakar Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan Divonis 6 Tahun Penjara

Mendengar itu, Ketua DPRD Sumut mencoba membacakan jumlah fraksi yang sudah tandatangan dan hadir di rapat. Namun di tengah hal itu, terjadi lagi interupsi.

Interupsi kali ini datang dari anggota Fraksi Gerindra Arifay Tambunan, ia mengatakan bahwa ada anggota DPRD yang sedang mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Interupsi pimpinan, ini jam yang sama ada RDP yang sama dari Migas, BBM bersubsidi dan tuntutan mahasiswa, kalau boleh diskors juga, masak ada Paripurna ada RDP juga," tuturnya.

Meski begitu Erni mengatakan, dewan pimpinan masih lengkap dan anggota DPRD sudah dinyatakan kuorum.

"Seluruh dewan pimpinan masih lengkap, dan anggota DPRD dinyatakan kuorum, karena jumlah tanda tangan dari absen sudah 69," terangnya.

Meski begitu, Syahrul kembali mengajukan interupsi.  

"Izin pimpinan, menanggapi tanggapan fraksi dari pak Rifayi, saya setuju Jangan ada Rapat Dengar Pendapat, karena ini sakral untuk kepentingan masyarakat Sumut, mohon skors sementara kepada Sekwan dan memanggil semua ke sana," jelasnya.

Mendengar perdebatan terus berlangsung, Gubsu Bobby awalnya memanggil timnya, tak lama kemudian, ia beranjak dari kursi dan meninggalkan ruangan rapat. 

Saat keluar, ia pun meminta seluruh OPD yang hadir di Rapat Paripurna keluar dari ruangan rapat tersebut.

"OPD keluar," jelas Bobby, meminta salah satu OPD memanggil seluruh OPD yang masih berada di dalam.

Padahal, seharusnya rapat selanjutnya adalah penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban APBD Provsu Tahun 2025. 

Karena, Gubsu Bobby walkout, maka rapat paripurna penandatanganan keputusan Bersama antara DPRD dan Gubernur Sumut tentang pertanggungjawaban APBD Provsu Tahun 2025 diskors.

"Dengan demikian, rapat ini diskors," jelas Erni. (zli)