TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG — Fenomena El Nino ekstrem yang dikenal sebagai "El Nino Godzilla" mengancam stabilitas pasokan air permukaan dan berpotensi memperparah krisis air tanah di kawasan pesisir, khususnya Kota Semarang. 

Kondisi kekeringan panjang ini meningkatkan risiko eksploitasi air tanah berlebih hingga praktik sumur ilegal oleh sektor usaha.

Ketua Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PAAI), Irwan Iskandar, menegaskan bahwa penurunan debit air permukaan memaksa pelaku industri beralih ke air tanah.

Jika tidak dikendalikan, penurunan muka air tanah secara masif akan mengosongkan ruang antar-pori tanah dan mempercepat penurunan muka tanah (land subsidence).

"Kawasan Pesisir Jawa seperti Semarang bagian timur memiliki lapisan aluvial muda yang rapuh. Tanpa pengawasan ketat, eksploitasi air tanah memicu kompaksi tanah yang merugikan struktur lingkungan jangka panjang," ujar Irwan di sela acara The 8th Annual Scientific Meeting PAAI dan 11th ICENIS 2026 di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Rabu (28/7/2026).

Baca juga: Kepala Dindikpora Pemalang Diperiksa Penyidik KPK Selama 14 Jam

Guna menekan potensi kerugian dan menjaga kelestarian industri, PAAI mendorong penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk gagasan penerapan pembuktian terbalik bagi pelaku usaha yang terindikasi menggunakan air tanah tanpa izin (illegal abstraction).

Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Sekolah Pascasarjana Undip, Prof. Mochamad Agung Wibowo, mengingatkan pentingnya kesinambungan siklus air. Ia mengimbau sektor industri dan pengembang properti untuk tidak menutup seluruh area operasional dengan beton atau paving guna menjaga resapan air (recharge area).

Guna mendukung tata kelola air tanah yang terukur dan berbasis bukti (evidence-based policy), forum ICENIS 2026 yang mengusung tema kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) ini secara resmi meluncurkan Basis Data Air Tanah Nasional "Artesis".

Konferensi internasional ini dihadiri lebih dari 400 pemangku kepentingan, mulai dari Badan Geologi Kementrian ESDM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga pakar internasional dari Jerman, Polandia, dan Malaysia untuk merumuskan kebijakan air berkelanjutan bagi dunia usaha dan lingkungan. (arl)