POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Timur bergerak cepat menyikapi keresahan masyarakat terkait anjloknya harga timah.

Mereka menyambangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Kedatangan rombongan daerah ini dilakukan untuk mendampingi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Pusat.

Agenda tersebut digelar berdasarkan surat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 400.3.3.6/977/DPRD tanggal 28 Juli 2026 yang menginstruksikan jajaran pimpinan daerah Pulau Belitung hadir membawa data kondisi di lapangan.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten bersama Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja dan Bupati Belitung serta Ketua DPRD Belitung ikut mendampingi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. 

Rombongan diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional (Wantannas).

Pertemuan ini digelar sebagai koordinasi dalam menyikapi lesunya aktivitas pertambangan timah yang berdampak langsung pada penurunan perputaran ekonomi warga.

Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja mengatakan audiensi tersebut merupakan langkah nyata daerah dalam memperjuangkan nasib para penambang rakyat.

"Dengan difasilitasi Ketua DPRD Babel, kami bersama Bupati Belitung Timur dan Belitung serta Ketua DPRD Belitung bertemu dengan jajaran Kementerian Pertahanan," ujar Fezzi, Rabu (29/7/2026).

Fezzi menceritakan, dalam forum tersebut, perwakilan daerah menyampaikan secara blak-blakan mengenai persoalan pelik yang kini menghimpit ekonomi warga lokal.

Satu di antara poin yang disuarakan adalah ketimpangan serta perbedaan harga beli timah di tingkat masyarakat bawah yang dinilai berkaitan erat terhadap regulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk.

Ia menilai persoalan RKAB telah menjadi masalah yang berlarut-larut tanpa memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi rakyat.

"Kami menyampaikan secara langsung keluh kesah masyarakat pertambangan timah di Pulau Belitung. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah perbedaan harga timah yang dipengaruhi oleh RKAB PT Timah. Ini merupakan masalah yang sudah lama terjadi dan belum juga terselesaikan," ucapnya. 

Fezzi berharap, lewat posisi Wamenhan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional, masukan dan data dari daerah diharapkan dapat ditransmisikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kami berharap masukan dari pertemuan hari ini bisa sampai kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan dan Dewan Keamanan Nasional, sehingga ada tindak lanjut yang jelas dan tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat," harapnya. 

Lebih lanjut, Fezzi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak tinggal diam dan telah menempuh berbagai jalur regulasi sebelumnya.

Upaya koordinasi telah berulang kali dilakukan, mulai dari tingkatan Direksi Operasional PT Timah Tbk hingga ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta.

Namun, rangkaian pertemuan tersebut hingga kini belum membuahkan solusi yang benar-benar mampu mengangkat harga timah di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, tembusnya aspirasi hingga ke lembaga penasihat keamanan negara ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih konkret.

"Intinya, kami sudah berupaya hingga ke tingkat tertinggi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan langkah ini menjadi bagian dari solusi yang selama ini ditunggu oleh para penambang dan seluruh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertimahan," tutup Fezzi.

(Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)