TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai evaluasi kabinet perlu difokuskan pada kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan tiga persoalan utama yang saat ini dihadapi Indonesia, yakni ekonomi, penegakan hukum, dan komunikasi politik.

Menurut Emrus, Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan perhatian serius terhadap kinerja kementerian yang menangani tiga sektor tersebut karena berkaitan langsung dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Ia mengatakan evaluasi harus dilakukan secara mendasar terhadap kementerian yang dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dan justru memunculkan ketidakpuasan publik.

"Dari semua persoalan yang kita hadapi di Indonesia ada tiga kelompok besar, yaitu persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum, dan komunikasi politik," kata Emrus kepada Tribunnews.com, Rabu (29/7/2026).

Emrus menegaskan kementerian yang berkaitan dengan tiga bidang tersebut harus menjadi prioritas dalam evaluasi pemerintah.

"Oleh karena itulah kementerian-kementerian yang terkait tiga hal tersebut yang perlu dievaluasi secara mendasar, sehingga kementerian tertentu yang ada di masing-masing bidang tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Bapak Presiden," ujarnya.

Menurutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan ada menteri atau pimpinan lembaga yang tidak mampu bekerja secara optimal hingga memicu ketidakpuasan masyarakat, maka pergantian pejabat layak dipertimbangkan.

"Kalau memang tidak berkinerja dengan baik dan menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, saya kira sangat wajar pimpinan kementerian atau lembaga di tiga bidang tersebut dipertimbangkan untuk di-reshuffle," katanya.

Meski demikian, Emrus menegaskan dirinya tidak mendorong perombakan secara menyeluruh terhadap seluruh kementerian di bidang ekonomi, hukum maupun komunikasi.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara selektif berdasarkan kinerja masing-masing menteri.

"Tetapi saya berpendapat tidak semua kementerian di bidang hukum, tidak semua kementerian di bidang ekonomi, tidak semua badan di bidang komunikasi semuanya di-reshuffle. Tidak."

"Tetapi di tiga bidang tersebut ketika ada kepala badan atau menteri yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat, saya kira lakukan evaluasi mendasar dan dipertimbangkan dilakukan reshuffle kepada menteri-menteri tertentu di masing-masing bidang," pungkasnya.

Sebelumnya, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026.

Angka tersebut turun sekitar 30,1 poin dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.

Survei bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" itu dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang dipilih secara acak dari warga Indonesia yang memiliki hak pilih.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan telepon, dengan margin of error sekitar ±3,7 persen. Survei tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.