BANGKAPOS.COM--Masyarakat yang belum menerima pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk periode Juli-September 2026 tidak perlu langsung panik.
Belum masuknya bantuan ke rekening tidak selalu berarti penerima telah dicoret secara permanen dari daftar penerima manfaat.
Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk melakukan pengecekan serta mengajukan perbaikan data apabila merasa status kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Pemerintah menyediakan mekanisme pengusulan dan sanggahan bagi masyarakat yang mengalami perubahan atau ketidaksesuaian data.
Proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan.
Bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan karena namanya tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos, terdapat dua jalur yang dapat ditempuh.
1. Mengajukan Secara Mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos
Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kementerian Sosial yang tersedia untuk perangkat telepon seluler.
Setelah membuat akun, pengguna perlu mengisi sejumlah data identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), serta melengkapi persyaratan verifikasi yang diminta dalam aplikasi.
Selanjutnya, masyarakat dapat menggunakan fitur Sanggah apabila ingin memprotes data atau status penerima yang dianggap tidak sesuai.
Sementara fitur Usul dapat digunakan untuk mengajukan kembali data anggota keluarga yang dinilai memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
Dalam proses pengajuan, masyarakat diminta memberikan informasi mengenai kondisi rumah, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta penghasilan secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.
2. Mengajukan melalui Kantor Desa atau Kelurahan
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi atau tidak memiliki akses terhadap telepon pintar, pengajuan perbaikan data juga dapat dilakukan secara langsung melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Pemohon dapat membawa dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga.
Masyarakat juga dapat melengkapi pengajuan dengan dokumen atau bukti pendukung yang menggambarkan kondisi ekonomi keluarga, termasuk dokumentasi kondisi tempat tinggal apabila diperlukan.
Data yang diajukan kemudian akan diproses melalui mekanisme pendataan kesejahteraan sosial yang berlaku di daerah masing-masing.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pengajuan perbaikan data tidak serta-merta membuat status penerima bantuan berubah pada hari yang sama.
Setiap usulan harus melewati proses verifikasi dan validasi. Petugas pendamping sosial dapat melakukan pengecekan langsung ke kediaman pemohon untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah data penerima perlu diperbarui atau tidak.
Salah satu faktor yang disebut menjadi dasar pemutakhiran penerima bantuan adalah integrasi data kesejahteraan masyarakat ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam sistem tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat dipetakan berdasarkan desil.
Secara umum, desil digunakan untuk menggambarkan kelompok kesejahteraan masyarakat, mulai dari kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah hingga kelompok yang dinilai lebih mampu.
Pemutakhiran data membuat daftar penerima bantuan bersifat dinamis.
Artinya, seseorang yang sebelumnya menerima bantuan dapat mengalami perubahan status apabila hasil pemutakhiran menunjukkan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi.
Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya belum menerima bantuan tetapi memenuhi kriteria dapat diusulkan untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat.
Proses pemutakhiran data juga melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengusulan di tingkat masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan hingga proses verifikasi dan validasi oleh instansi terkait.
Karena itu, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya disarankan menempuh jalur resmi yang tersedia dan memastikan seluruh informasi yang disampaikan benar.
Penyaluran bantuan sosial untuk periode triwulan ketiga tahun anggaran 2026 telah mulai dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah.
Bagi masyarakat yang status kepesertaannya masih aktif dan memenuhi persyaratan, bantuan PKH disalurkan berdasarkan komponen penerima dalam keluarga.
Adapun besaran bantuan PKH per tahap yang tercantum dalam informasi tersebut meliputi:
Sementara itu, BPNT diberikan dalam bentuk bantuan pangan melalui saldo nontunai yang disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Saldo tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok melalui e-warong atau agen resmi yang telah ditetapkan sebagai mitra penyaluran bantuan.
Masyarakat yang belum menerima bantuan pada periode Juli-September 2026 sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengecekan status kepesertaan melalui saluran resmi pemerintah.
Jika terdapat perubahan status atau data yang dianggap tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan sanggahan maupun usulan perbaikan melalui mekanisme yang tersedia.
Hal yang perlu diperhatikan, proses pengajuan tidak otomatis menjamin bantuan langsung kembali cair. Data tetap harus melalui tahapan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga diimbau tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan pencairan bansos dengan meminta sejumlah uang.
Dengan memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu diperbarui melalui jalur resmi, masyarakat dapat membantu pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bantuan agar penyaluran PKH dan BPNT semakin tepat sasaran.(*)
(Kompas.com/TribunnewsBogor.com/Bangkapos.com)
