TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah beberapa poin penting dibahas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkabasi).

Ketika melakukan lawatan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Bupati Kabupaten Minut Dr Joune Ganda yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Apkasi bilang, pertemuan antara Apkasi dengan Kemendagri digagas dalam forum Rapat Koordinasi (Rokor).

"Ya jadi dalam Rakor yang berlangsung Selasa 28 Juli 2026 kemarin dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si. dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si bahas strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),"

Kata Bupati Minut Dr Joune Ganda yang juga Sekjen Apkasi dalam pesan tertulis ke wartawan, Rabu (29/7/2026):

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) H Bursah Zarnubi, SE selaku Bupati Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan Ketuanya Eri Cahyadi, S.T., M.T, Wali Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) Dr H Rudy Mas'ud yang juga Gubernur Kalimantan Timur.

Menurut Sekjen Apkasi Joune, Rakor itu  forum strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menyangkut penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. 

"Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujar Bupati Joune Ganda.

Menurutnya, arahan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal.

Serta menggali berbagai potensi PAD yang dimiliki daerah secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Joune Ganda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi sistem keuangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan efektivitas belanja daerah, serta inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Forum koordinasi ini sekaligus menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(TribunManado.co.id/Crz)