BANGKAPOS.COM -- Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah kelima di Jawa Tengah (Jateng) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Selasa (28/7/2026).
Bupati Pemalang tersebut terjerat kasus dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.
Selain Anom, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut membawa dr. Noor Faizah Maenofie (NFM), istri Bupati Pemalang tersebut ke Jakarta.
Noor Faizah dibawa ke Jakarta setelah diperiksa penyidik KPK di Mapolres Pemalang, Rabu (29/7/2026) siang tadi.
Pejabat lainnya yang 'diangkut' ke Jakarta adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang Bagus Sutopo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Joko Tri Asmoro, dan sejumlah pejabat lainnya.
Baca juga: Pakar Ekonomi Singgung Pengaruh Purbaya di Balik Pengunduran Diri Perry Warjiyo dari Gubernur BI
Pemeriksaan terhadap istri bupati dan pejabat di Kabupaten Pemalang dilakukan setelah KPK mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa (28/7/2026) malam.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan total 21 orang dalam OTT ini dengan rincian lima orang ditangkap di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang di Kabupaten Purworejo.
Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh Bupati Pemalang yang diduga berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
KPK juga menduga terdapat praktik jual beli jabatan yang melibatkan kepala daerah tersebut.
Istri Bupati Pemalang, Jawa Tengah, bernama lengkap Dr. Noor Faizah Maenofie, M.Kes.
Dikutip dari situs Paudpedia.kemendikdasmen, pendidikan terakhirnya S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah.
Selain menjabat Ketua Tim PKK Kabupaten Pemalang, Noor Faizah juga dipercaya menjadi Bunda PAUD masa bakti 2025 - 2030.
Kerap disapa dokter Nofiem, perempuan kelahiran 4 Desember 1978 ini juga dikenal seorang pengusaha.
Dia juga pernah bertugas sebagai Kepala Puskesmas Kebondalem, Pemalang.
Anom Widiyantoro sendiri memiliki rekam jejak yang panjang di dunia profesional sebelum memutuskan terjun ke ranah politik.
Ia dilahirkan di Cimahi, Jawa Barat, pada tanggal 20 Maret 1970, dan resmi dilantik menjadi Bupati Pemalang sejak Februari 2025.
Sebelum menjabat di pimpinan daerah, Anom memfokuskan kariernya di dunia korporasi dengan menempati posisi penting di BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Pendidikan tingginya diawali dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada jurusan S1 Manajemen Keuangan dan lulus pada 1996.
Anom kemudian melanjutkan jenjang magister hingga memperoleh gelar S2 Magister Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada 2005.
Pengalaman kerjanya di PT Wijaya Karya membentang selama kurun waktu 1996 hingga 2021 dengan menduduki jabatan Expert Staff, Internal Auditor, Kepala Seksi, Manajer Keuangan dan Personalia, Manajer Keuangan dan Operasi Departemen Luar Negeri, sampai General Manager.
Seturut melepas masa bakturnya di Wijaya Karya, Anom mengabdi di PT Hotel Indonesia Property (PT Hipa) sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko periode 2021–2024.
Baca juga: Mundur dari Gubernur BI, Perry Warjiyo Sudah Tak Ngantor 2 Hari, Nilai Tukar Rupiah Makin Loyo
Pada tahun 2024, ia membulatkan tekad mundur dari BUMN tersebut demi berpartisipasi dalam Pilkada Pemalang 2024.
Mengusung bendera Partai Golkar, Anom bergandengan dengan Nurkholes sebagai paslon nomor urut tiga dan memenangkan Pilkada lewat raihan 278.043 suara (44,51 persen).
Pasangan yang diusung koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh ini kemudian mengucap sumpah jabatan pada 20 Februari 2025.
Pada kontestasi Pilkada Pemalang 2024 lalu, Anom-Nurkholes mengungguli pasangan Vicky Prasetyo–Mochamad Suwendi (nomor urut satu) serta Mansur Hidayat–Muhammad Bobby Dewantara (nomor urut dua).
Selama memimpin Pemalang, Anom menginstruksikan beberapa program kerja utama, salah satunya penanganan kasus tuberkulosis (TBC) dengan target penanganan 23 ribu kasus pada tahun 2025.
Peristiwa penangkapan pimpinan daerah di Pemalang bukan kali pertama terjadi, di mana penindakan serupa pernah diluncurkan KPK pada 11 Agustus 2022.
Kala itu, KPK menciduk Bupati Pemalang periode tersebut, Mukti Agung Wibowo, beserta 22 orang lainnya dalam sebuah penindakan tangkap tangan.
Proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang membuktikan Mukti Agung menerima suap dan gratifikasi sepanjang 2021 hingga 2022.
Mukti Agung diponis hukuman 6,5 tahun penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp4,9 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membidik Kabupaten Pemalang.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan dan menjelaskan alasannya.
“Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati (Pemalang) dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang."
"Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan,” kata Budi kepada Tribunjateng.com melalui pesan, Rabu (29/7/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 21 orang dari sejumlah lokasi berbeda.
Sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang.
Selain itu, 15 orang lainnya di Pemalang, dan seorang lainnya di Kabupaten Purworejo.
Lima orang yang diamankan di Jakarta saat ini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, enam orang yang diamankan di Pemalang serta seorang yang diamankan di Purworejo sedang dibawa menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Selain mengamankan para pihak, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.
Seiring berlangsungnya OTT, tim KPK juga bergerak melakukan tindakan lanjutan di Kabupaten Pemalang.
Sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara langsung dipasangi stiker penyegelan.
Di antaranya ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD), hingga dua rumah pribadi yang diduga milik kerabat dekat bupati.
Penyegelan tersebut mengindikasikan penyidik tengah menelusuri aliran uang maupun dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa serta praktik jual-beli jabatan.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/TribunBanyumas.com)
