BANGKAPOS.COM--Harta kekayaan para kepala daerah kembali menjadi perhatian publik, termasuk jajaran bupati di Jawa Tengah.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun dalam materi tersebut, terdapat perbedaan nilai kekayaan yang cukup mencolok di antara 29 kabupaten di provinsi tersebut.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani tercatat menempati posisi teratas dengan total harta kekayaan mencapai Rp138.212.342.617.
Di posisi kedua terdapat Bupati Rembang Harno dengan kekayaan Rp128.919.581.690.
Sementara Bupati Batang Faiz Kurniawan berada di peringkat ketiga dengan total kekayaan Rp112.611.744.104.
Adapun posisi keempat ditempati Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dengan kekayaan Rp85.623.500.000.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyusul di peringkat kelima dengan harta kekayaan Rp47.184.381.690.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rober Christanto berada di posisi keenam dengan kekayaan Rp21.708.240.043.
Nama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berada di posisi ketujuh dengan total harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp21.315.743.177.
Anom terakhir melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025.
Nilai tersebut membuatnya masuk dalam jajaran tujuh bupati dengan harta kekayaan terbesar di Jawa Tengah berdasarkan daftar yang dihimpun.
Berikut daftar harta kekayaan kepala daerah tingkat kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan data yang tercantum dalam materi:
Jika dibandingkan antara posisi pertama dan terakhir, terdapat perbedaan nilai kekayaan yang sangat besar.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani yang berada di posisi teratas tercatat memiliki harta sekitar Rp138,2 miliar.
Sementara Bupati Purworejo Yuli Hastuti berada di posisi paling bawah dalam daftar dengan kekayaan sekitar Rp699,3 juta.
Dengan demikian, terdapat selisih lebih dari Rp137 miliar antara nilai kekayaan yang dilaporkan kedua kepala daerah tersebut.
Daftar tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil bupati yang memiliki kekayaan di atas Rp20 miliar.
Selain enam besar, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari juga tercatat memiliki kekayaan di atas angka tersebut.
Di sisi lain, sebagian besar kepala daerah lainnya tercatat memiliki kekayaan di bawah Rp15 miliar.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan instrumen transparansi bagi penyelenggara negara.
Melalui laporan tersebut, publik dapat mengetahui aset dan kewajiban yang dilaporkan oleh pejabat negara.
Namun, perbedaan nilai kekayaan dalam daftar tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya persoalan hukum.
Besarnya harta kekayaan seseorang juga tidak secara otomatis berkaitan dengan dugaan tindak pidana atau pelanggaran tertentu.
Data LHKPN perlu dilihat sebagai laporan administratif mengenai harta yang dimiliki dan dilaporkan oleh penyelenggara negara pada periode tertentu.
Karena itu, masyarakat tetap perlu mencermati tahun pelaporan dan status laporan masing-masing pejabat sebelum menarik kesimpulan mengenai perbandingan kekayaan para kepala daerah.
Daftar harta kekayaan para bupati di Jawa Tengah ini pun menjadi gambaran mengenai beragam latar belakang aset yang dilaporkan oleh para kepala daerah.
Mulai dari kepala daerah dengan nilai kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah hingga yang tercatat di bawah Rp1 miliar.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, keterbukaan data kekayaan pejabat menjadi salah satu bagian penting dalam pengawasan publik terhadap penyelenggara negara.
(Tribunnews.com/Endra)(TribunJateng.com/Reza Gustav Pradana)
