TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Mitigasi bencana di DIY menjadi hal krusial yang perlu menjadi perhatian dan butuh keseriusan pemerintah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan DIY merupakan wilayah yang memiliki lebih dari 14 potensi bencana, mulai dari gunung Merapi, gempa, tsunami, hingga hidrometeorologi. Kekeringan, menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang kini perlu diperhatikan karena memasuki musim kemarau.
Eko menyoroti soal kualitas air dan udara di Kota Yogyakarta. Pasalnya Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang minim tanaman. Lahan pertanian di Kota Yogyakarta pun di bawah 14 hektare. Dengan demikian, ia menekankan pentingnya peran sungai di Kota Yogyakarta.
“Sungai menjadi penting untuk diberdayakan, dijaga, dan dilestarikan. Minimum di Kota Yogyakarta ini difokuskan pada tiga aliran sungai, Code, Winongo, Gajahwong. Dan ini sudah kita tegaskan dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), agar memberikan perlindungan di daerah aliran sungai. Nah potensi banjir atau kekeringan itu bisa kita tekan kalau kita serius melakukan mitigasi,” katanya dalam Podcast Ngobrol Parlemen, Rabu (29/7/2026).
Ia pun mendorong adanya penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan daya resap air. Selain itu, pihaknya juga mendorong pembangunan hutan kota di lahan milik pemerintah.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan konsep Sungai Aman Bencana sebagai pelengkap berbagai program kesiapsiagaan yang telah berjalan, seperti Kampung Tangguh Bencana (KTB), Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana), hingga Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Untuk merealisasikan konsep tersebut, perlu dibahas bersama BPBD kabupaten/kota, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), serta para pemangku kepentingan di sepanjang daerah aliran sungai.
"Kita ingin tidak hanya kampung, kelurahan, dan sekolah yang aman bencana, tetapi sungainya juga aman bencana," terangnya.
Di sisi lain, Eko Suwanto menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pencegahan bencana. Menurutnya, sebagian besar anggaran masih berfokus pada penanganan saat bencana terjadi melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara pencegahan belum menjadi prioritas.
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada kemampuan daerah dalam memperkuat mitigasi bencana.
"Pencegahan memang membutuhkan biaya besar karena mencakup pelatihan SDM, simulasi, edukasi, hingga penyediaan peralatan. Mitigasi bisa dilakukan bisa terjadi kalau pemerintah serius, baik itu Pemerintah Daerah DIY juga Pemerintah Kota Yogyakarta," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat menjelaskan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama pengurangan risiko bencana.
BPBD Kota Yogyakarta terus memperkuat edukasi melalui program GEMPITA (Giat Edukasi Masyarakat Peduli Tanggap Bencana) yang berisi pelatihan, penyuluhan, hingga kompetisi Kampung Tangguh Bencana.
Selain itu, BPBD mengembangkan sistem komunikasi kebencanaan Jonek (Jogja Konek) yang mengintegrasikan jaringan radio komunikasi agar informasi tetap dapat disampaikan saat jaringan internet terganggu akibat bencana.
"Kami ingin informasi kebencanaan bisa cepat, luas, dan menjangkau seluruh masyarakat. Melalui sistem radio, informasi tinggi muka air sungai maupun kondisi darurat bisa segera diteruskan kepada warga," ujarnya.
Ia menekankan kesadaran masyarakat menjadi pondasi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Itulah sebabnya, Pemkot Yogyakarta terus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui rekonstruksi sosial.
“Membangun kesiapsiagaan masyarakat itu penting. Masyarakat bisa menyelamatkan diri sendiri, tahu mitigasi terkait ancaman bencana, dan bisa melakukan aksi supaya tidak terjadi ancaman bencana,” imbuhnya. (maw)
