Laporan Wartawan TribunMadura.com, Anggit Puji Widodo
TRIBUNMADURA.COM, JOMBANG - DPRD Jombang mendukung penuh persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jawa Timur, pada akhir Agustus 2026.
Namun, legislatif mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang agar setiap penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan, dukungan terhadap agenda nasional tersebut tidak boleh mengesampingkan tata kelola keuangan daerah.
Seluruh program penunjang harus memiliki dasar yang jelas, sesuai tugas pemerintah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hadi Atmaji menegaskan, status Jombang sebagai tuan rumah memang mengharuskan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh.
Meski demikian, seluruh pembiayaan dan program penunjang harus tetap berada dalam koridor tugas pemerintah serta disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Menurutnya, euforia menyambut Muktamar NU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola keuangan daerah yang baik.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Skema Belajar Santri Ponpes Tambakberas Jombang Saat Muktamar NU 2026, Daring hingga Jadi Relawan
"Pemkab wajib memberikan dukungan karena ini agenda nasional. Tetapi jangan sampai keluar dari tupoksi, harus disesuaikan dengan kemampuan APBD, dan yang paling penting bisa dipertanggungjawabkan," ucap Hadi pada Tribun Madura Network, Rabu (29/7/2026).
Hadi menilai, Muktamar menjadi kesempatan besar untuk mengangkat citra Kabupaten Jombang di tingkat nasional.
Karena itu, upaya mempercantik wajah kota dinilai penting agar memberikan kesan positif kepada ratusan ribu tamu yang diperkirakan hadir.
Baginya, penataan kawasan perkotaan bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi membangun daya tarik daerah.
Namun, seluruh pekerjaan tetap harus dilakukan secara terukur dan tidak melanggar ketentuan.
Baca juga: Muktamar NU Sebulan Lagi, Pemkab Jombang Tata Lapangan Untung Suropati dan Siapkan Bongkar 3 Ruko
"Kalau penataan kota tentu saya mendukung. Ini momentum membangun branding Jombang. Tetapi jangan sampai mengabaikan akuntabilitas," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang ini.
Hadi menambahkan, kelancaran Muktamar NU merupakan kepentingan bersama.
Namun, seluruh proses persiapan harus tetap berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Jangan sampai demi mengejar sukses penyelenggaraan, aspek akuntabilitas justru diabaikan. Dua-duanya harus berjalan beriringan," pungkasnya.
Baca juga: Filosofi Menara Bersejarah Ponpes Tambakberas yang Jadi Ikon Muktamar NU ke-35 di Jombang
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada akhir Agustus 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, mengatakan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan panitia lokal terus dilakukan, agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan Muktamar dapat dipenuhi sesuai kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Pemkab telah membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan panitia lokal. Harapannya, berbagai kebutuhan yang masih menjadi kendala bisa segera difasilitasi," ucap Agus Purnomo kepada Tribun Madura Network.
Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian di antaranya perbaikan akses jalan, penerangan jalan, penyediaan toilet portabel, layanan kesehatan, hingga pelebaran pintu masuk menuju lokasi kegiatan.
"Jadi anggarannya itu ada di masing-masing OPD, karena penyusunan anggarannya itu H-1. Berhubung penetapan Muktamar ini mendadak, sehingga kita melihat kondisi kaitan dengan anggaran yang ada di OPD masing-masing," ujarnya.
