Oleh: Ridho Ilahi - Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
LEBIH dari 251 ribu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) kini menyusuri kota, desa, gang sempit, hingga kawasan industri untuk mendata jutaan pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Bagi sebagian orang, keberhasilan sensus mungkin dianggap sederhana.
Sensus dinilai berhasil jika banyak usaha yang berhasil dicacah. Namun, ukuran tersebut terlalu dangkal. Sensus yang mampu menjangkau seluruh populasi belum tentu menghasilkan gambaran ekonomi yang akurat bila informasi yang diberikan tidak valid.
Negara akan gagal memahami wajah ekonomi bila kualitas datanya rendah. Dengan kata lain, tantangan terbesar SE2026 bukan lagi coverage error, melainkan credibility error.
Statistik mengenal prinsip garbage in, garbage out. Kesalahan data awal berakibat kesalahan analisis, proyeksi, hingga kebijakan. Teknologi secanggih apa pun tidak dapat mengubah data yang salah menjadi keputusan yang benar. Response rate hanyalah ukuran kuantitas, bukan kualitas. Tolok ukurnya adalah data integrity—sejauh mana data yang dihimpun mencerminkan realitas ekonomi.
Persoalan muncul ketika sebagian pelaku usaha masih meyakini data diberikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan atau tujuan lain di luar statistik. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menjamin kerahasiaan data individu dan hanya memublikasikan statistik dalam bentuk agregat. Informasi responden tidak dapat digunakan untuk penegakan hukum maupun perpajakan.
Akan tetapi, persepsi responden saat ini lebih kuat ketimbang fakta. Ketika responden merasa tidak aman akan cenderung menyembunyikan informasi, memberikan jawaban yang tidak lengkap, atau bahkan menolak diwawancarai. Kondisi ini dianggap measurement error. Dampaknya jauh lebih serius ketimbang angka yang meleset.
Bias dalam data berakibat pemerintah salah mengestimasi jumlah usaha aktif, salah memetakan produktivitas UMKM, salah membaca struktur biaya produksi, hingga keliru mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kesalahan tersebut berujung pada desain subsidi yang tidak tepat sasaran, distribusi kredit usaha rakyat (KUR) yang kurang efektif, insentif perpajakan yang tidak optimal, hingga alokasi belanja negara yang tidak sesuai kebutuhan. Pemahaman yang keliru tentang struktur usaha juga dapat mengurangi ketepatan transmisi kebijakan suku bunga terhadap sektor riil.
Ironisnya, kerugian terbesar sensus bukan pada triliunan rupiah anggaran yang dikeluarkan, melainkan biaya ekonomi yang ditanggung akibat kebijakan berbasis data yang salah. Padahal, ekonomi Indonesia telah bertransformasi. Kini, seseorang menjalankan usaha hanya dengan telepon genggam, memasarkan produk melalui media sosial, menerima pembayaran melalui QRIS atau dompet digital, serta menjangkau konsumen lintas daerah melalui marketplace. Batas antara rumah tangga dan tempat usaha jadi buram. Perubahan inilah yang ingin direkam SE2026 agar kebijakan ekonomi mengikuti dinamika zaman.
Keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kepercayaan publik. Secanggih apa pun teknologi yang digunakan, kepercayaan publik tidak dapat digantikan algoritma. Algoritma mampu mendeteksi data yang janggal tetapi tidak mampu menciptakan jawaban yang jujur. Kejujuran hanya lahir ketika masyarakat percaya informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Kepercayaan merupakan modal statistik (statistical trust capital) yang nilainya sama dengan infrastruktur digital.
Komunikasi publik SE2026 tidak berhenti pada penjelasan sensus setiap sepuluh tahun atau data dijamin kerahasiaannya. Masyarakat perlu diyakinkan setiap jawaban yang diberikan akan diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi manfaat. Masyarakat bersedia memberikan informasi bila ada manfaat yang diterima.
Temuan kendala akses pembiayaan UMKM dalam pengalaman SE2016 lalu menjadi dasar penguatan program KUR. Artinya, data sensus melahirkan kebijakan yang dirasakan langsung pelaku usaha, bukan sekadar arsip statistik. Kepercayaan dibangun lewat konsistensi antara data, kebijakan, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Keberhasilan SE2026 perlu dievaluasi dengan ukuran yang substansial. Setidaknya lima indikator ini layak dikedepankan, yakni coverage rate, data consistency rate, administrative matching rate, anomaly detection rate, dan policy utilization rate. Apakah seluruh unit usaha berhasil dijangkau? Apakah jawaban yang diberikan sudah konsisten? Apakah hasil sensus selaras dengan data administratif yang telah dimiliki pemerintah? Apakah berhasil diverifikasi ketika ditemukan data yang janggal? Dan apakah seluruh data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan?
Kelima indikator ini mencerminkan satu perubahan paradigma. Sensus adalah investasi informasi bagi negara. Indonesia sedang menata fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045. Fondasi ini tidak dibangun dengan optimisme atau asumsi semata. Ini harus dibangun di atas data yang akurat.
Teknologi dan sistem pengawasan tidak cukup tanpa partisipasi masyarakat. Setiap pelaku usaha dapat ikut menentukan kualitasnya lewat jawaban jujur dan lengkap. Satu jawaban responden mungkin tampak kecil. Akan tetapi, ketika digabungkan dengan jutaan jawaban lainnya menjadi fondasi kebijakan.
Pengalaman Tiongkok menunjukkan bagaimana sensus ekonomi mampu mengidentifikasi pesatnya perkembangan ekonomi digital, jasa modern, dan lahirnya jutaan entitas usaha baru. Informasi ini diterjemahkan menjadi kebijakan untuk mengarahkan investasi, memperkuat kawasan industri, dan mempercepat pertumbuhan sektor-sektor baru. Artinya, data yang akurat mengubah arah perekonomian.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak boleh diukur di hari ketika petugas selesai mengetuk pintu terakhir. Keberhasilannya baru dinilai ketika data yang dihasilkan mampu menggambarkan wajah ekonomi Indonesia secara utuh. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk data yang akurat akan kembali dalam bentuk kebijakan yang menyejahterakan masyarakat. Karena ekonomi yang kuat selalu dibangun di atas data yang akurat. (*)
