TRIBUNBATAM.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membeberkan dua arahan yang paling sering ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tanah air.
Menurut Dody, kedua pedoman tersebut menjadi landasan utama Kementerian PU dari tahap perencanaan hingga eksekusi program di lapangan.
Instruksi pertama berfokus pada integritas aparatur sipil negara.
Dody mengungkapkan bahwa Presiden senantiasa menekankan pentingnya menjaga amanat dan tidak menyalahgunakan uang rakyat.
"Pengalaman saya berinteraksi dengan beliau, pesan utamanya sederhana, 'jangan nyolong,'" ujar Dody dalam wawancara interaktif di program Penjaga Harapan, Rabu (29/7/2026).
Adapun instruksi kedua menyangkut efektivitas proyek setiap pembangunan infrastruktur wajib memberikan dampak positif yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Negara tidak menginginkan proyek hanya sebatas fisik belaka, melainkan harus mendongkrak perekonomian serta kesejahteraan warga.
Orientasi Manfaat, Bukan Sekadar Kemegahan Fisik
Dody menjelaskan, Presiden Prabowo selalu mengukur keberhasilan proyek infrastruktur dari besarnya faedah bagi publik, bukan sekadar besarnya nilai investasi atau megahnya wujud fisik bangunan.
Ia memberi contoh pada proyek bendungan. Bagi Presiden, bendungan berbiaya triliunan rupiah tidak boleh hanya berfungsi menahan banjir.
Pembangunan tersebut mesti memberi dampak turunan, seperti mengairi area pertanian, mendongkrak produksi pangan, serta membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi warga setempat.
"Kalau bendungan itu selain menahan banjir juga bisa mengairi 100 hektare sawah, beliau langsung tertarik. Jadi manfaatnya bukan hanya satu," katanya.
Prinsip serupa berlaku pada pembangunan saluran irigasi. Di mata Presiden, irigasi berfungsi sebagai alat untuk menaikkan frekuensi tanam, mengoptimalkan hasil panen, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Lewat pemanfaatan irigasi yang maksimal, produktivitas petani diharapkan melesat, beban biaya produksi dapat dipangkas, dan ekonomi pedesaan dapat berputar lebih cepat.
Dody menegaskan bahwa jajarannya kini diarahkan agar setiap proyek mampu menciptakan multiplier effect mulai dari penyerapan tenaga kerja, kelancaran distribusi hasil tani, efisiensi logistik, hingga peningkatan daya saing daerah.
"Beliau selalu menekankan efektivitas, efisiensi, dan multiplier effect. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Gelombang Kritik Menyasar Prabowo Usai Pidato Londo Ireng di Harlah PKB
Target Kementerian PU: Menjadi "Handle All-In"
Tak cuma soal integritas dan dampak pembangunan, Dody menyebut Presiden berkeinginan agar Kementerian PU bertransformasi menjadi kementerian penyelesai masalah (problem solver) teknis di berbagai sektor.
Dalam sejumlah kesempatan diskusi, Presiden berharap Kementerian PU tak hanya berkutat pada proyek jalan, irigasi, atau bendungan semata, tetapi juga siap menyokong kementerian dan lembaga lain yang membutuhkan bantuan teknis infrastruktur.
Sebagai gambaran, jika Kementerian Sosial mengeksekusi program Sekolah Rakyat yang memerlukan pembangunan fisik, Kementerian PU siap turun tangan mengurusi sarana dan prasarananya.
Hal senada berlaku bagi instansi lain yang memerlukan keahlian teknis di bidang konstruksi dan infrastruktur dasar.
"Beliau menginginkan PU bisa menjadi instansi yang handle all-in. Kalau ada kementerian lain membutuhkan pekerjaan teknis yang tidak mereka kuasai, biasanya dilarikan ke PU," kata Dody.
Peran baru ini mengukuhkan Kementerian PU bukan sekadar penanggung jawab proyek, melainkan motor penggerak percepatan berbagai program strategis pemerintah.
Peta Jalan Baru Lewat Visi PU 608
Menerjemahkan arahan Presiden, Dody memperkenalkan visi "PU 608" sebagai panduan baru arah pembangunan di lingkungan Kementerian PU.
Visi ini menargetkan tiga hal pokok:
Dody menguraikan bahwa ICOR merupakan acuan krusial untuk mengukur efisiensi investasi.
Makin rendah angka ICOR, makin besar luaran ekonomi yang dihasilkan dari tiap modal yang dikucurkan pemerintah.
Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,2 hingga 6,3.
Kementerian PU membidik penurunan angka ini ke bawah 6 dalam tenggat satu hingga dua tahun ke depan melalui kalkulasi pembangunan yang presisi, efisien, dan bersih.
Ia optimistis perbaikan ICOR dapat meluaskan dampak pembangunan, menguatkan kepercayaan investor, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Di sisi lain, visi PU 608 difokuskan untuk mengikis kemiskinan ekstrem melalui pemenuhan akses air bersih, irigasi, serta fasilitas penunjang Sekolah Rakyat.
Seluruh arah kebijakan ini dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal kemandirian pangan, penyediaan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Orang Terdekat Prabowo Belum Tentu Memuaskan, Pengamat Ragukan Kinerja Sudaryono Jadi Kepala BGN
Teguran Istana dan Sorotan Gaya Komunikasi
Istana Kepresidenan memberi imbauan kepada Menteri PU Dody Hanggodo untuk memperbaiki pola komunikasinya di ruang publik setelah menuai beragam kritik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa langkah ini diambil merespons penilaian publik yang menganggap gaya penyampaian Dody kurang pas, bahkan terkesan arogan dan "slengean".
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo rutin mengevaluasi kinerja dan koordinasi para menterinya.
"Kaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi, dan kita berharap akan diperbaiki," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menambahkan, evaluasi ini dilakukan berkala sebagai bentuk koordinasi internal pemerintah.
"Ya kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi," ujarnya.
Tanggapan Dody Soal Gaya Berbahasa
Sebelumnya, Dody sempat merespons sorotan publik atas gaya komunikasinya. Ia menyebut cara bicaranya tak lepas dari latar belakangnya sebagai orang asal Jawa Timur yang lama berkarier di dunia swasta.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean," kata Dody di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dody menilai sejumlah desas-desus yang menyudutkannya selama ini tidak berdasar.
"Karena ini kan bukan sesuatu yang serious. Hoaks semua, ya gimana," ujarnya.
Kendati demikian, Dody menggarisbawahi bahwa ia tidak selalu bersikap santai dalam setiap urusan.
"Kecuali yang teknis banget baru saya akan serious," katanya.
Pandangan Akademisi Soal Komunikasi Krisis
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menyoroti respons Dody dalam menghadapi isu publik sebagai pelajaran penting mengenai komunikasi krisis.
Menurut Fajar, cara Dody merespons isu perjalanan dinas, mutasi pegawai, hingga tudingan nepotisme komisaris BUMN cenderung defensif.
"Nada dan pilihan kata seperti itu langsung menimbulkan kesan tidak empati dan seolah sedang membela diri keras," kata Fajar, Senin (20/7/2026).
Fajar menjelaskan, dalam situasi krisis komunikasi, seorang pejabat dapat memilih berbagai opsi respons, dari bantahan hingga langkah korektif.
Namun, sikap defensif yang berlebihan justru berisiko memperburuk citra pejabat di mata publik, terlebih saat tingkat kepercayaan sedang goyah.
Merujuk pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT), Fajar menyarankan agar pejabat publik mengedepankan empati, keterbukaan, serta solusi nyata ketimbang bersikap membela diri.
Deretan Isu yang Menyeret Nama Dody
Nama Menteri PU menjadi perbincangan hangat menyusul beredarnya dokumen rencana dinas ke Amerika Serikat (AS).
Publik mempertanyakan urgensi kunjungan tersebut karena disinyalir terkait urusan pribadi, walaupun pada akhirnya agenda tersebut dibatalkan oleh Dody.
Selain isu kunjungan luar negeri, kebijakan mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU juga menuai kontroversi.
Beberapa pihak menuding mutasi tersebut merupakan bentuk pembalasan terhadap pegawai yang membocorkan dokumen perjalanan dinas.
Dody menampik tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa perombakan dilakukan demi penyegaran organisasi pasca-adanya laporan dari PPATK mengenai dugaan pelanggaran sejumlah staf.
Tak berhenti di situ, Dody juga membantah kabar nepotisme terkait keponakannya yang disebut menjabat sebagai komisaris BUMN.
Untuk menegaskan bantahannya, ia bahkan berjanji memberi hadiah umrah bagi siapa saja yang dapat membuktikan tuduhan tersebut.
(TribunBatam.id)
